Isu Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Pemerintah Tidak Ikut Campur

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 Maret 2021 16:31 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tak ikut ambil bagian dalam wacana dan isu masa jabatan Presiden tiga periode. Menurut Mahfud, hal itu merupakan urusan dari partai politik sehingga tak menjadi ranah pembahasan kabinet kerja pemerintahan. "Soal jabatan Preisden tiga periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di Kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya," kata Mahfud kepada wartawan saat menyambangi kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/03/21). Dia pun tak ingin isu mengenai hal tersebut menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menjabat. Namun demikian, dia sendiri tak masalah apabila terdapat partai politik yang turut membahas isu tersebut. Mahfud pun mengutip pernyataan Jokowi terkait dengan isu masa menjabat tiga periode tersebut. "Kalau Pak Jokowi yang saya dengar dan saya kira saudara punya jejak digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden yang presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya. Satu ingin menjerumuskan, dua ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi," kata dia. Mahfud pun menekankan bahwa pemerintah tak memiliki wacana terkait pembahasan masa Presiden menjabat saat ini. "Mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja, gitu," tukas dia. Diketahui, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir 2019 lalu. Ide itu disebut berasal dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Presiden Jokowi, saat itu menyatakan menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Jokowi menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan memiliki maksud terselubung. Salah satunya hendak menyesatkan Jokowi. Terkini, mantan Ketua MPR Amien Rais buka suara mengenai wacana masa jabatan itu. Ia curiga ada upaya sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Presiden Jokowi bisa kembali menjabat dalam tiga periode. "Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun pribadinya di Instagram, Sabtu (13/03/21). (Fanss)

Topik:

Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Berita Sebelumnya

Menkopolhukam : Pemerintah Serius Selesaikan Pelanggaran HAM

Berita Selanjutnya

Pelatihan Konten Kreatif, Program Prioritas 100 Hari Kapolri