DPR RI Kawal Presiden Jadikan Perbatasan Sebagai Beranda Depan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Maret 2021 22:09 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Tim Pengawas Pembangunan (Timwas) Daerah Perbatasan DPR RI dengan berbagai Kementerian terkait percepatan pembangunan daerah perbatasan RI, baru-baru ini. Rapat dipimpin sekaligus oleh dua Wakil Ketua DPR RI, yakni Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel. Hadir dalam Raker Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Abdul Halim Iskandar. Ansy mengungkapkan, Timwas DPR RI beranggotakan anggota DPR RI dari NTT, Papua, dan Kalimantan Barat dan tambahan anggota DPR dari dapil lainnya. "Selain saya, anggota DPR RI dari NTT yang terlibat dalam Timwas adalah Andreas Hugo Pareira (PDI Perjuangan), Edward Tannur (PKB), dan Jacki Ully (Nasdem)," ujar Ansy. Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, tim dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (NTT), dan Skouw (Papua). Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2021. "Presiden menginstruksikan agar pembangunan perbatasan di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (NTT), dan Skouuw (Papua) dipercepat demi mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar," ujar Ansy. Ansy memaparkan, terdapat 60 program dalam lampiran ini, dengan perincian 21 program pada Kawasan Perbatasan Aruk, Kalimantan Barat; 20 program pada Kawasan Perbatasan Motaain, Nusa Tenggara Timur; serta 19 program pada Kawasan Perbatasan Skouw, Papua. Adapun 20 program pembangunan Kawasan Pembangunan Motaain, dan Kementerian yang bertanggung jawab adalah  : 1.) Penyediaan 1 paket bibit ternak sapi di Kecamatan Tasifeto Timur, pembangunan 1 rumah potong ternak kualitas ekspor di Kecamatan Tasifeto Timur, pembangunan 1 kawasan peternakan terpadu di Tasifeto Barat (Kementan), 2. Pembangunan 1 industri pakan ternak di Tasifeto Timur (Kementerian Perindustrian), 3. Pembangunan 1 embung air di Kecamatan Lamaknen, serta pembangunan 1 sumur bor air tanah dalam di Kecamatan Tasifeto Timur (PUPR). Selain itu, sambung Ansy, di Motaain akan ada pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kecamatan Lamaknen Selatan (1) dan Tasifeto Timur (2) (Kemendag), pembangunan jalan masuk Desa di Kecamatan Tasifeto Barat (DPDTT), pembangunan Gudang di Tasifeto Timur (Kemendag), pembangunan Jalan PLBN Motaain-Atapupu (PUPR), pembangunan jalan dalam kota Atambua (PUPR), pembangunan jalan Atapupu-Oecusse (14,5 km) (PUPR), pembangunan jalan Kupang-RDTL (PUPR), pembangunan ruas jalan Fulur-Nenes (PUPR), pengembangan kawasan distribusi listrik di Motaain (ESDM), pembangunan embung teknis di Looeeku (DPDTT), pembangunan SPBU di Motaain (ESDM), serta pembangunan jalan di Desa Silawan (DPDTT). "Saya memandang penting keterlibatan aktif dalam tim ini untuk mengawasi kinerja lintas kementerian dalam mengeksekusi Inpres Presiden Joko Widodo," ujar Ansy. Ini juga, sambung Ansy, merupakan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat NTT di perbatasan kepada kementerian atau lembaga tinggi negara yang tidak semitra dengan dirinya di Komisi IV DPR RI. Ansy menilai, melalui Inpres No 1 Tahun 2021 ini, Presiden Joko Widodo makin membuktikan komitmen, perhatian, kepedulian dan keberpihakannya terhadap pembangunan daerah perbatasan. "Daerah perbatasan yang dahulu dipandang sebagai wilayah periferal, udik, terisolir dan terbelakang, oleh beliau dijadikan beranda depan negara," ujarnya. Sebagai beranda depan negara, Ansy menilai daerah-daerah perbatasan harus dibangun agar sejahtera, maju dan modern, sebagai wujud implementasi pemerataan keadilan pembangunan. "Aruk, Motaain, dan Skouw dijadikan pilot project pembangunan perbatasan agar keberhasilannya dapat dijadikan sebagai role model pembangunan kawasan perbatasan lainnya," ujar Anggota DPR-RI dari Dapil NTT II itu. (Ery)

Topik:

DPR kawal presiden

Berita Sebelumnya

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal yang Digelar Pemprov Bali

Berita Selanjutnya

DPR Sesalkan Kehilangan Pendapatan Rp 121 Miliar Lebih di Kemenhub

Berita Terkait

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

15 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB