DPR Sesalkan Kehilangan Pendapatan Rp 121 Miliar Lebih di Kemenhub

Aldiano Rifki

Diperbarui 17 Maret 2021 01:00 WIB

DPR Sesalkan Kehilangan Pendapatan Rp 121 Miliar Lebih di Kemenhub

Monitorindonesia.com - Kalangan DPR menyesalkan kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan temuan banyaknya potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang di Kementerian Perhubungan (kemenhub). Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020, potensi lost PNBP Kemenhub lebih Rp 121 miliar. “Soal lost potensi PNBP di Kemehub ini selalu berulang. Seperti temuan BPK RI dalam Hapsem (Hasil Pemeriksaan) Semester I 2020, masih ditemukan persoalan Track Access Charge (TAC) kereta api yang tidak tertagih sehingga berpotensi kehilangan PNBP sebesar Rp121 miliar lebih. Hal ini sudah berulang terjadi,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Kemenhub, Selasa (16/3/2021). Dalam laporannya, BPK menemukan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak selain PT KAI dan bukan merupakan badan usaha penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian. Hal ini membuat biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp 162,123 miliar yang dilakukan oleh satker Pengembangan, Peningkatan dan, Perawatan Prasarana Perkeretaapian tidak dapat dikenakan biaya penggunaan prasarana. Akibatnya, negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp121,5 miliar. Sigit mengatakan persoalan Infrastructure Maintanance Operation (IMO) dan TAC KA sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun dan tidak ada perbaikan. Untuk itu, Sigit meminta Kementerian Perhubungan membuat timeline yang jelas perhitungan subsidi kereta api, termasuk IMO dan TAC sehingga tidak lagi menjadi temuan BPK setiap tahun. “Persoalan IMO dan TAC ini sudah berlangsung lama dan menjadi temuan yang berulang. Harus ada langkah konkret dari Pak Menteri agar masalah perhitungan IMO dan TAC ini bisa selesai. Dan Kemenhub kiranya bias membuat timeline yang jelas,” kata Sigit. Politisi PKS ini mempertanyakan penetapan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi untuk moda transportasi laut dan udara. Selain anggaran PSO selalu naik meski jumlah penumpang menurun, pembayaran PSO juga mejadi temuan BPK dalam Hapsem Semester I 2020. “Soal PSO ini perlu penjelasan dari Kemenhub bagaimana perhitungannya. Jumlah penumpang turun signifikan, tapi anggarannya naik terus. Pembayaran subsidi ini juga menjadi temuan BPK karena ada kelebihan pembayaran,” tutur Sigit. Semester I 2020, BPK mendapati temuan kelebihan pembayaran Belanja Subsidi pada Perhubungan Laut senilai Rp 7,4 miliar. Dari hasil pemeriksaan BPK, data jumlah penumpang yang mendapatkan subsidi tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Sementara di perhubungan udara, terdapat kelebihan pembayaran belanja subsidi sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.[man]

Topik:

DPR Soroti Kehilangan Pendapatan Rp 121 Miliar di Kemenhub

DPR Sesalkan Kehilangan Pendapatan Rp 121 Miliar Lebih di Kemenhub

Berita Sebelumnya

DPR RI Kawal Presiden Jadikan Perbatasan Sebagai Beranda Depan

Berita Selanjutnya

Menteri LHK Ingatkan Jajarannya Soal Tantangan ke Depan yang Kian Besar

Berita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K