Kunker ke Lampung, Wapres Tinjau Jalannya Vaksinasi dan Bendungan Way Sekampung

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 22 Maret 2021 10:21 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk meninjau jalannya vaksinasi dan pembangunan Bendungan Way Sekampung, Lampung. Wapres berangkat pukul 07.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe RJ 85 dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (22/3/2021). Setiba di Bandar Udara Radin Inten II Lampung pukul 07.40 WIB, Wapres Ma'ruf Amin di Lampung, disambut Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. Wapres beserta rombongan dengan berkendaraan mobil menuju Kantor Gubernur tepatnya di Balai Keratun, Ruang Abung, Provinsi Lampung untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi, Wapres kemudian melakukan peninjauan pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan didampingi Bupati Pringsewu Sujadi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai mesuji Sekampung. Proses pembangunan Bendungan Way Sekampung sudah mencapai 92 persen dan ditargetkan selesai pada Juli. Bendungan tersebut dirancang dengan kapasitas tampung sebanyak 68 juta meter kubik. Bendungan Way Sekampung dirancang memiliki kapasitas tampung air sebanyak 68 juta M3 dan akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi sebesar 55.373 hektare serta air irigasinya untuk ekstensifikasi berupa pengembangan daerah irigasi rumbia extension dengan potensi luas 17.334 hektare. Progres pembangunan Bendungan Way Sekampung sudah mencapai 92.33 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Juli 2021 ini. Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja tersebut ialah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. (Ery)

Topik:

kunker wapres tinjau pelaksanaan vaksinasi di lampung

Berita Sebelumnya

Hasil SNMPTN 2021 Diumumkan Senin Pukul 15.00 WIB

Berita Selanjutnya

Komite IV DPD RI Nilai Pengawasan Dana Otsus Papua Masih Lemah