Formappi: Anggota DPR Tak Perlu 575 Orang Kalau Hanya Mewakili 9 Suara Partai

Adrian Calvin

Diperbarui 29 Maret 2021 10:38 WIB

Formappi: Anggota DPR Tak Perlu 575 Orang Kalau Hanya Mewakili 9 Suara Partai

Monitorindonesia.com - Peneliti senior Formappi Lucius Karus mengatakan, sebagian besar apa yang dikemukakan oleh Efendy Simbolon terkait anggota rata-rata anggota DPR RI tak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat mewakili pandangan sebagian besar rakyat Indonesia. "Ini otokritik yang baik, ketika anggota DPR sendiri merasa bahwa ia dan teman-temannya sudah tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Lucius Karus, Senin (29/3/2021). Dari sisi kinerja, DPR sebagai wakil rakyat itu bisa dengan mudah dinilai melalui apa yang mereka hasilkan. Legislasi, misalnya. "Tak terlihat bagaimana sengitnya wakil rakyat berjuang untuk menghadirkan RUU yang diperlukan rakyat. Mereka justru akan terlihat penuh semangat ketika RUU yang dibahas merupakan RUU yang diinginkan oleh Presiden atau elit politik seperti RUU Cipta Kerja misalnya," katanya. Lucius mengaku sulit membayangkan bagaimana semangat DPR membahas RUU itu ditengah upaya penolakan sebagian masyarakat. Banyaknya pasal di RUU itu tak membuat pembahasan menjadi lama. Bahkan DPR bisa bekerja cepat karena desakan kepentingan dibalik RUU tersebut. Maka untuk kepentingan elit, DPR adalah pekerja cepat yang bisa diandalkan. "Tetapi lihatlah mana ada RUU yang dibutuhkan rakyat banyak bisa selesai cepat sebagaimana RUU Cipta Kerja?Dalam pelaksanaan fungsi lainnya juga, DPR terlihat tak berdaya untuk diandalkan sebagai pejuang kepentingan rakyat," katanya. Ketika Pemerintah menaikkan iuran BPJS, kata Lucius, DPR hanya diam saja. Rakyat berjuang sendiri melalui pengadilan untuk menuntut keadilan. Lucius juga sepakat kalau DPR sekarang tak menunjukkan jatidiri sebagai politisi. Mereka lebih terlihat sebagai pekerja politik saja. Ketika omongan anggota mesti sesuai dengan apa yang diinginkan Partai, anggota DPR sesungguhnya hanya sebagai pekerja partai saja. Padahal, di negara-negara lain politisi selalu mempunyai keleluasaan untuk membangun strategi bahkan ketika harus berhadapan dengan kepentingan partai yang berbeda dari apa yang diinginkan rakyat. "Itu tak terlihat pada anggota DPR kita umumnya. Omongan mereka standard sesuai arahan partai. Tak ada perdebatan luar biasa karena nggak ada pandangan pribadi. Sesungguhnya nggak penting banget anggota DPR berjumlah 575 orang kalau mereka hanya mempunyai 9 suara partai saja," tandas Lucius. Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mengkritik kinerja kawan-kawannya di parlemen yang dinilainya hanya menjadi pencari kerja. Bahkan, kata Effendy, rata rata anggota DPR di Senayan bekerja seperti pegawai negeri dan tidak ada suara rakyat yang diperjuangkan. “Mana ada suara rakyat sekarang di DPR itu orang akhirnya kayak ngantor di absen, terus pulang di absen, itu apa, produk apa,” ujar Effendy dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (27/3/2021). Dengan kondisi anggota DPR seperti ASN, Effendy menilai tidak perlu lagi ada Pemilu untuk memilih anggota DPR. “Engak usah aja kita pemilu, gak usah aja anggota DPR, jadi ini juga tolong koreksi total juga demokrasi apa sih kita ini,” katanya. Dia mengaku sudah empat periode menjadi anggota DPR. Menurutnya, da waktunya anggota DPR mengingatkan ada waktunya untuk mendukung. “Kita semua jangan berisi semuanya Senayan itu orang-orang yang pragmatis juga yang akhirnya pencari kerja jadinya,” katanya. Effendy juga merasa anggota DPR sekarang bukan seperti politisi. Padahal seharusnya wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. “Kenapa jadi pencari kerja, kenapa bukan aktivis kenapa bukan politisi, kenapa kalian gak berjuang dengan aspirasi yang kalian perjuangkan, kenapa menjadi pegawai, kenapa jadi ASN, kenapa jadi birokrat, kok di Senayan jadi birokrat,” ujarnya.[man]

Topik:

Formappi Lucius Karus Anggota DPR

Formappi: Anggota DPR Tak Perlu 575 Orang Kalau Hanya Mewakili 9 Suara Partai

Berita Sebelumnya

Bom Bunuh Diri Di Makassar, Kapolri : Pelakunya Anggota JAD

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri usut Tuntas Jaringan Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar

Berita Terkait

Publik Desak PDIP Nonaktifkan Deddy Sitorus dari DPR RI

Dikabarkan Gaji Naik Rp 3 Juta per Hari: Anggota DPR jadi "Obesitas"

Setnov Bebas Bersyarat: Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa Lagi!

Formappi Duga CSR BI Hasil Kesepakatan Politik Manfaatkan Relasi Kerja Komisi XI-BI-OJK, Penyimpangan Sangat Terbuka!

Lucius Karus Formappi: Sangat Mustahil semua Anggota Komisi XI 2019-2024 Tak Kebagian Jatah CSR BI-OJK

Hergun dan Satori Jangan 'Ditumbalkan' di Korupsi CSR BI, Formappi ke KPK: Periksa semua Anggota Komisi XI DPR 2019-2024!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K