Sambut Positif Wacana Mendes, Komite I DPD RI: Sudah Saatnya Status Honorer Pendamping Desa Jadi PPPK

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 22 Mei 2021 15:26 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya honorer pendamping desa untuk dilakukan pengangkatan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan status ini adalah langkah tepat dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan kualitas pendamping Desa. Fachrul Razi yang juga alumni politik Universitas Indonesia (UI) ini melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5/2021) juga menyambut positif rencana Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Islandar terkait wacana tersebut. Fachrul Razi melihat pentingnya para pendamping desa dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Mengingat banyaknya desa yang ada di Indonesia tidak akan sepenuhnya terjangkau oleh Kementerian Desa PDTT secara keseluruhan. "Para pendamping adalah salah satu aktor yang telah banyak berjasa dalam pembangunan desa. Tanpa mereka sulit bagi pemerintah khususnya Kementrian Desa PDTT untuk menjangkau seluruh desa yang ada di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 74.961 Desa,” ujar Senator asal Aceh tersebut. Dia beranggapan, mengangkat para pendamping desa menjadi PPPK merupakan suatu bentuk penghargaan negara terhadap jasa mereka dalam memajukan Indonesia. Sedang mengenai proses pengangkatan, biar kementerian terkait yang mengaturnya. “DPD RI tetap akan melakukan pengawasan nantinya. Yang menjadi catatan dari kami DPD RI, langkah dari pak menteri sangat bagus. Kami akan mendukung,” tuturnya. Namun dia berharap peralihan status pendamping Desa dari honorer ke PPPK diharapkan bisa mengangkat etos kerja para petugas pendamping desa menjadi lebih baik lagi. “Artinya, negara sudah berusaha untuk menyejahterakan para petugas pendamping desa," demukian Fachrul Razi. (Ery) #Komite I DPD RI #Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi

Topik:

wacana mendes komite i dpd

Berita Sebelumnya

Bareskrim Polri Bakal Selidiki 279 Juta Data WNI Bocor Dijual Secara Online

Berita Selanjutnya

DPR: Perbesar Peluang Produksi Vaksin Dalam Negeri

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi [Foto: Doc. DPD RI]

DPD RI Sesalkan Mobilisasi Kades Jelang Pilkada

12 November 2024 13:24 WIB