97 Ribu ASN Tak Jelas Harus Diusut Tuntas

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 25 Mei 2021 12:55 WIB
Monitorindonesia.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara  (BKN) mengungkap bahwa pada 2014 pihaknya menemukan sebanyak 97 ribu database Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun. Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI meminta BKN bersama Kepolisian  untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. BKN juga harus memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelas tersebut, mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat. "BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala, dan melakukan inovasi guna mencegah berulangnya kejadian serupa," ujar Bamsoet, Selasa (25/5/2021). Bamsoet menegaskan, BKN harus terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT Non-ASN, agar data yang ada pun valid dan menjadi lebih akurat. Ia juga mempertanyakan komitmen BKN untuk terus mengelola dan menjaga kerahasiaan data, disamping terus mengingatkan ASN dan PPT Non-ASN selama ini. "BKN  harus melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN," tandas Bamsoet.[Lin]

Topik:

ASN BKN

Berita Sebelumnya

17 Anggota TNI Penyerang Mapolsek Ciracas Dipecat

Berita Selanjutnya

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Bantah Telah Memberikan Data Peserta ke Pihak yang Tak Bertanggung Jawab