Duh ! Indonesia Darurat Covid-19, Presiden Segera lah Berlakukan PSBB

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 28 Juni 2021 11:02 WIB
Monitorindonesia.com - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris sangat prihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air, karenanya dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021). Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor. Bahkan, dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana. "Kurva yang meroket nyaris vertikal. Ini mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, yang membuat negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi setelah upacara massal keagamaan," beber dia. Charles mengatakan upaya pemerintah untuk mencegah agar Indonesia tidak lumpuh seperti India lewat PPKM Mikro yang diperketat perlu diapresiasi. Namun, melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM Mikro menurut dia tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu. "Angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di lima provinsi Pulau Jawa sudah merah, di atas 80 persen," ujar Anggota Fraksi PDIP DPR RI itu. Menurut dia, untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya penguncian di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. "Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," tambahnya lagi. Apalagi, lanjut Charles, tidak semua provinsi memiliki kapasitas sasilitas kesehatan (faskes) yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur. "Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang bed occupancy ratio (BOR) faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles. Dia menekankan bahwa faskes di hilir tidak akan kuat meredam 'banjir bandang' kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Karena itu, derasnya penularan Covid-19 di hulu harus diredam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran. "Jadi kami minta ke Pak Presiden segera redam derasnya penularan Covid-19 di hulu dengan PSBB," tutup Charles Honoris. (Ery)

Topik:

putuskan psbb darurat covid

Berita Sebelumnya

DPR-RI Kecam Putusan Hakim Soal 6 Terpidana Kasus Sabu 402 Kg Lolos dari Hukuman Mati

Berita Selanjutnya

Gerai Vaksin Presisi di Polres-Polsek Gratis dan Tanpa Syarat KTP Domisili