Irjen Pol Argo Yuwono: Polri Siap Kawal Pemberlakuan PPKM Darurat

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 2 Juli 2021 15:07 WIB
Monitorindonesia.com - Polri telah melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Antara lain, TNI, Pemda termasuk Kejaksaan untuk menjalankan kebijakan pemerintah terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM ) darurat pada Sabtu (3/7/2021) sampai dengan Selasa (20/7/2021) mendatang. Beberapa hal yang dibahas yaitu soal penyekatan atau penutupan akses keluar masuk wilayah. Termasuk juga operasi yustisi. “Prinsipnya Polri selalu siap mengawal kebijakan pemerintah,” terang Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (2/7/2021). Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3-20 Juli 2021 seiring meningkatnya kasus pandemi Covid-19. Adapun sanksi bagi para pelanggar diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai dasar bagi Polri dan Kejaksaan untuk melakukan tindakan. Konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa PPKM mulai dari sanksi sosial, denda sampai pidana. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Diungkap Menkeu, Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Masuk 10 Besar Dunia

Berita Selanjutnya

Inmendagri soal PPKM Darurat Segera Diterbitkan

Berita Terkait

Olahraga
Kontingen Kementerian PU meraih peringkat 10 pada PORNAS XVII KORPRI 2025 di Palembang. (Foto: PU)

Kementerian PU Raih Peringkat 10 pada PORNAS XVII KORPRI 2025

2 jam yang lalu

Hukum
Proses pemasangan segel berupa stiker merah berukuran cukup besar tersebut juga didampingi oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, pada Rabu (8/10/2025) lalu.

Kejagung Segel Mall Tanjungpinang City Center, Kasus Apa?

7 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MIIstimewa

Kejagung Terus Dalami Dugaan Keterlibatan GoTo di Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

8 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (tengah) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pencopotan Kepala Bapanas Momentun APH Usut Dugaan Mark Up Impor Beras

8 jam yang lalu

Monitor Hukum
Pakar Hukum Pidana Unbor Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Desak Usut Tuntas Korupsi Tower Transmisi PLN Rp 2,2 T, Pakar ke Kejagung: Ada Awal, Harus Ada Akhir!

8 jam yang lalu

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

9 jam yang lalu