Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang

Adelio Pratama

Diperbarui 5 Juli 2021 19:39 WIB

Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang

Monitorindonesia.com - Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPD bersama DPR dan pemerintah membahas revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua. Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, di Ruang Pansus DPR RI, Senin (5/7/21). Anggota Pansus Papua Yorrys Raweyai menyatakan revisi UU Otonomi Papua seharusnya mengakomodasi akar masalah yang selama ini dipersoalkan. Karena itu, dia menilai daftar inventaris masalah (DIM) tidak layak hanya menyasar dua pasal, yakni tentang keuangan dan pemekaran. "Saat ini persoalan yang mengemuka tentang kewenangan politik, khususnya politik lokal, pemilihan kepala daerah, dan afirmasi terhadap orang asli Papua serta HAM dipandang krusial. Seharusnya poin itu dielaborasi dalam pasal-pasal di luar cluster yang diajukan pemerintah," ungkapnya. Pembahasan revisi ini, lanjut dia, cenderung kejar tayang. "Revisi diharapkan sebagai jawaban bagi persoalan yang berlangsungs selama 20 tahun ini. Jika memang akan menjadi kado HUT RI ke-76 pada Agustus 2021, harus betul-betul memberikan jawaban komprehensif, bukan parsial. Jika tidak, kita memerlukan strategi baru dalam merespons dinamika persoalan Papua," sambung Yorrys. Rapat dipimpin Ketua Pansus Papua DPR RI Komarudin Watubun. Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej menindaklanjuti usulan DIM sesuai keputusan rapat sebelumnya dan mengkompilasi ulang DIM menjadi 143 karena ada perubahan nomor. Menanggapi hal yang berkembang pada rapat, Senator Fillep Wamafma mengapresiasi usulan dari fraksi PDI-P bahwa otsus harus berdasarkan fakta dan realitas di lapangan. "Kami dari DPD RI setuju dengan usulan bahwa tata kelolanya yang dikedepankan. Kedua, bagaimana pemerintah memandang implementasi UU otsus nanti dengan UU Pemda karena ada kontra di situ," ujarnya menanggapi. Sementara itu, Otopianus P Tebai Anggota DPD RI, mengungkapkan para legislator harus memahami kondisi saat ini, dan bagaimana pemerintah mengembalikan situasi agar OAP mampu menjadi tuan di tempatnya sendiri. "Kita harus melihat orang asli makin terbelakang. Pendidikan dan pelatihan massal perlu untuk meningkatkan SDM menjadikan orang Papua menjadi tuan di daerahnya sendiri. Supaya Papua lebih mencintai Indonesia," katanya. Pimpinan Pansus DPR RI mengusulkan pentingnya timeline dari pansus, komisi II, dan Banggar. "Saya kira timeline penting agar kerja cermat, cepat, dan efisien dalam membahas DIM. Bisa selesai sesuai target oleh tim perumus dan tim sinkronisasi, sehingga pada Paripurna pengesahan tingkat 2 pada pertengahan Juli ini bisa diketok," pungkas Ketua Pansus Komarudin Watubun membacakan kesimpulan rapat. (Jay)

Topik:

DPR DPD Revisi UU Otsus dana otsus papua penyelewengan

Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang

Berita Sebelumnya

Sejak Covid-19, Jumlah Nakes yang Wafat Capai 1.031 Orang

Berita Selanjutnya

Aturan Selama Berada di Transportasi Umum 5-20 Juli 2021

Berita Terkait

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K