PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak, Puan Maharani: Harus Diputus Berdasarkan Data

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 Juli 2021 15:11 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan rakyat benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, kebijakan memperpanjang atau tidak PPKM Darurat harus diputuskan berdasarkan data dan fakta yang transparan ke publik. "PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. Harus segera ada kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta," kata Puan dalam siaran pers yang diterima, Senin (19/7/2021). Mantan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan  (Menko PMK) itu juga meminta pemerintah, untuk memastikan langkah dan kebijakan yang diambil terkait pandemi memang memberi solusi. “Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri,” ujarnya. Puan menyebut, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan negara untuk mengatasi pandemi. "Berikan pemahaman yang baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” lanjut Puan. Tidak hanya terkait kasus baru harian Covid-19 yang masih melonjak, Puan menyoroti beragam fakta dan pemberitaan. Seperti informasi terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar wabah ini. Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi bagi kalangan ini. “Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun,” tegasnya. Jangan sampai, kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian juga karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan. Begitu pula dengan perkara refocusing anggaran, menurut Puan bisa diarahkan pula untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang menjalani isoman.  “Inisiatif-inisiatif yang dilakukan terkait refocusing anggaran semestinya tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dan solutif. Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun,” lanjut Puan. Politisi dapil Jawa Tengah V itu, turut mendorong pula kehadiran dapur umum dan lebih banyak program pro-rakyat, di tengah situasi yang bagi rakyat banyak berdampak besar ini. “Mereka yang sakit dan keluarganya tidak hanya butuh pengobatan tetapi juga dukungan sosial yang nyata, bahkan untuk kepastian pemenuhan kebutuhan makan selama menjalani pengobatan atau isoman,” ujarnya.  Tak hanya bagi yang sakit, rakyat yang sehat juga harus dipastikan mampu bertahan dalam himpitan ekonomi. Data mengenai bantuan sosial pun harus terus diperbaiki untuk memastikan akurasi dan kebermanfaatannya. Langkah dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, menurut Puan, adalah bentuk nyata apresiasi dan pengimbangan beragam solidaritas yang terus ada dan tumbuh di masyarakat.  “Kepercayaan rakyat harus terus dijaga lewat beragam cara. Jangan sampai rakyat berputus asa dan menganggap negara tidak ada atau abai. Jangan buka celah sekecil apa pun untuk itu,” tegas Puan. Selain penanganan dan pengendalian Covid-19 di Pulau Jawa, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dengan situasi di daerah di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi, fasilitas dan akses kesehatan di luar Pulau Jawa pun punya tantangan tersendiri. “Jangan sampai kecolongan lonjakan kasus di luar Pulau Jawa,” kata Puan yang berkeyakinan, bila publik merasakan semua program pemerintah termasuk refocusing anggaran secara konkret, maka kepercayaan publik akan terbangun dengan sendirinya.  Puan pun meminta pemerintah lebih terbuka lagi mengungkap strategi akhir (exit strategy) pandemi Covid-19 di Indonesia beserta peta jalan yang akan ditempuh. “Semua dengan tujuan rakyat pun paham ke mana arah jalan kita semua yang sekarang harus membatasi mobilitas demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang masih terus memakan korban ini,” tegas Puan. Pada Minggu (18/7/2021), tercatat terdapat 44.721 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Sementara pasien Covid-19 yang meninggal dalam sehari tercatat 1.093. “Ini semua butuh upaya yang benar-benar serius, keras, dan berkesinambungan, sehingga rakyat menaruh kepercayaan dan memberi dukungan, agar pandemi bisa diatasi dan ditangani secara menyeluruh,” tutup Puan Maharani. (Ery)

Topik:

ppkm darurat

Berita Sebelumnya

Indra Rudiansyah, Anak Bangsa yang Tergabung dalam Riset Vaksin AstraZeneca

Berita Selanjutnya

Idul Adha 1442 H, Menag Ajak Masyarakat Kedepankan Nilai-nilai Kemanusiaan