Menko PMK, Muhadjir: Tidak Meratanya Sebaran Bansos untuk Rakyat Miskin, Sering Ditemukan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Agustus 2021 13:10 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menemukan sebaran bantuan sosial (bansos) yang tidak merata bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh, Klender, Jakarta Timur, saat melakukan mendadak (sidak) penyaluran bansos usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 RI, kemarin. "Banyak warga di wilayah tersebut yang memerlukan dan sangat layak mendapatkan bansos, tetapi tidak terdata," ungkap Menko PMK Muhadjir dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (18/8/2021). Muhajdir menambahkan, temuan didapatkan di RT 007/RW 010, Kelurahan Klender. Bahkan ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), tetapi tidak mendapatkan bantuan. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan Program Sembako (BPNT). "Kasus seperti itu sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Ini hampir terjadi di semua tempat slum area dan daerah kumuh bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera, tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam (masalah) di lapangan," ujarnya. Muhadjir mengatakan kalau sebelumnya pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut. Juga di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). "Masalah belum meratanya bansos ini, disebabkan oleh data yang belum sempurna. Karena itu, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan melalui pembaruan data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan," imbuhnya. DTKS, menurut Muhadjir, merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan. "Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," tambah dia lagi Karena itu, Muhadjir meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial (Dinsos) di daerah agar segera menyempurnakan data, dan harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi. "Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," tutupnya. (Ery)

Topik:

sebaran bansos

Berita Sebelumnya

Ketua DPD RI: Sinergi dan Kerja Sama Kunci Keluar dari Krisis

Berita Selanjutnya

Peringatan Hari Konstitusi untuk Meneguhkan Arah Cita-cita Indonesia Merdeka