Banyak Provinsi Terlambat Perbarui Data Covid, Terutama Jumlah Kematian

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 8 September 2021 20:36 WIB
Monitorindonesia.com - Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyebutkan masih banyak pemerintah provinsi yang terlambat memperbarui status kasus Covid-19, terutama terkait jumlah kematian. "Kembali kami ingatkan bahwa meskipun kasus Covid-19 menurun, tapi masih banyak provinsi yang belum memperbaharui status kasusnya yang telah lebih dari 21 hari," katanya dalam konferensi pers di kanal YouTub, Rabu (8/9/2021). Dijelaskan, keterlambatan tersebut terjadi karena prosedur berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga Disdukcapil untuk menyatakan status pasien sudah meninggal. Prosedur itu ditempuh mulai dari level RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga dinas kependudukan dan catatan sipil. "Belum lagi ada keterbatasan dari para tenaga kesehatan untuk langsung menginput pelaporan data kematian karena tingginya beban kerja dalam menangani tingginya kasus aktif yang terjadi pada saat itu," ujarnya. Akibat keterlambatan tersebut, sebanyak 25,9 persen dari total kasus aktif yang tercatat di database pemerintah pusat adalah kasus yang belum diperbarui statusnya lebih dari 21 hari. Mengatasi kondisi itu, Nadia mengatakan, Kemenkes akan melakukan berbagai evaluasi agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat langsung melaporkan data kematian. "Sehingga keterlambatan pelaporan data kematian ini dapat diminimalisir di kemudian hari," ucapnya. (Jay)

Topik:

Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi jubir vaksinasi

Berita Sebelumnya

DPD RI Kaji Aduan Aliansi GERAK Tutup TPL

Berita Selanjutnya

Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Pemerintah Bakal Manfaatkan Tanah BLBI untuk Bangun Sejumlah Lapas