Kemendagri: Perangkat Daerah Diberikan Otonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Nicolas

Diperbarui 12 Oktober 2021 15:50 WIB

Kemendagri: Perangkat Daerah Diberikan Otonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Monitorindonesia.com – Kemendagri menyatakan perangkat daerah diberikan otonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dalam Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah pada 11-16 Oktober 2021 di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat. Acara tersebut dibuka Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, tujuan diklat agar peserta dapat memahami bahwa tugas-tugas Sekretaris Perangkat Daerah sebagai bagian pengembangan sumber daya manusia Pemerintahan Dalam Negeri. Hal itu terutama yang memiliki bidang tugas Sekretaris Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan benar dan pemahaman pada tugas-tugas Sekretaris Perangkat Daerah. Lebih lanjut pihak Kemendagri menjelaskan, otonomi daerah mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,” kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021). Teguh menekankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Sementara dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, perangkat daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personel, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 66 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang terdiri dari unsur Sekretaris Perangkat Daerah (Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapenda, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan dan Kabag/Kasubbag RSUD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sering mengingatkan bahwa aparatur pemerintah harus meningkatkan produktivitas, jangan hanya bekerja yang berorientasi pada proses, tetapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Menurut Jokowi, tugas birokrasi itu adalah menjamin delivered, menjamin agar program itu dirasakan manfaatnya, dan bukan hanya sekedar terkirim saja. “Kondisi itu memaksa para kepala perangkat daerah dengan dibantu para sekretaris perangkat daerah untuk mampu menjadi pemimpin yang agile/lincah, cepat, responsif, adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya,” tutup Teguh. (Zat)

Topik:

Kemendagri Perangkat daerah

Kemendagri: Perangkat Daerah Diberikan Otonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Berita Sebelumnya

Kereta Cepat akan Dibiayai APBN, Wakil Ketua MPR Tegaskan Proyek Harus Diaudit BPK

Berita Selanjutnya

Uji Coba Kegiatan Publik Harus Dievaluasi Secara Periodik Agar Pengendalian Covid-19 Lebih Baik

Berita Terkait

Tiga Kementerian Sepakat Tata Pesantren, Muhaimin: Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

Bobby Nasution Respons Teguran Kemendagri soal Inflasi Sumut Tertinggi se-Indonesia

Kemendagri Tegur Bobby Nasution, Inflasi Sumut jadi yang Tertinggi se-RI

Wamendagri Resmi Tutup Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor

Tegaskan Klaim, Bupati Tulungagung Sambangi Kemendagri soal 13 Pulau yang Disengketakan

Wamendagri Resmi Buka Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K