Polisi Berkomentar Seenaknya di Group WhatsApp Harus Diberikan Teguran

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Maret 2022 10:51 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Momoto mengungkapkan polisi yang berkomentar seenaknya di grup WhatsApp tentang kebijakan negara, secepatnya harus diberikan teguran tegas agar tidak semakin berkomentar seenaknya yang berpotensi memecah belah masyarakat. "Kenapa? ketika ini nanti kemudian mempengaruhi pihak-pihak tertentu atau anggota tertentu ini bisa mengundang kondisi yang lebih buruk," tutur Benny dikutip pada, Selasa (8/3/2022). Untuk itu, Benny menegaskan kepada Kepolisian agar tidak berkomentar seenaknya apa lagi itu menyangkut suatu kebijakan negara. "Semua enak saja ngomong, sudah enggak peduli siapa yang diomongin," kata Benny dengan tegas. Namun begitu, Benny enggan merinci komentar yang dimaksud. Akan tetapi dia menilai komentar yang dilancarkan oleh para polisi itu sudah sangat seram. "Kalau mereka tahu masalah enggak apa-apa, mereka berkomentar sementara tidak tahu masalah, tidak tahu duduk perkara kasusnya, dia berkomentar seenaknya," ujar Benny. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah. "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3/2022). Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik. Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi. "Karena saya lihat di Whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi. (Aswan)

Topik:

Polri Kompolnas disiplin tni-polri

Berita Sebelumnya

Pansel Serahkan 21 Nama Calon Anggota Dewan Komisioner OJK kepada Presiden Jokowi

Berita Selanjutnya

Polri Pastikan Stok Pangan Saat Ini hingga Lebaran Masih Aman

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Pekan Depan, Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri

23 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp240 M Ngaku jadi Satgas Perampasan Aset

25 September 2025 14:41 WIB

Hukum
Pengamat kebijakan publik, Erwin Siregar (Foto: Dok MI)

Diungkap Nikita Mirzani, Hakim Didesak Minta Polisi dan KPK Usut Dugaan Suap di BPOM

25 September 2025 12:52 WIB

Hukum
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang (TPPU). Kasus pembobolan rekening dormant ini dirilis di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Kasus TPPU dan Perbankan, Polri Pemer Rp 240 Miliar

25 September 2025 12:41 WIB

Ragam
Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi di Bareskrim Polri

Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi Beraudensi dengan Dittipiter Bareskrim Polri

25 September 2025 10:47 WIB