Dirjen Kemendag Tersangka Mafia Minyak Goreng, PRIMA: Bongkar Sampai ke Akar-Akarnya

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 20 April 2022 16:58 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) secara resmi menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dugaan kasus mafia minyak goreng. Kejagung juga menetapkan tiga orang lainnya yang merupakan para produsen minyak goreng diantaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) Stanley MA (SMA), dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS Picare Togare Sitanggang (PTS). Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal, mengapresiasi langkah Kejagung yang telah membongkar praktik kartel dalam komoditas minyak goreng. Apalagi, praktik culas itu yang menyebabkan adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Namun, Ia berharap pengusutan mafia minyak goreng itu tidak hanya berhenti pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri maupun tiga produsen tersebut. Sebab, kata Alif, praktik kartel minyak goreng ini sudah tersistem dan melibatkan banyak pihak di Kementerian Perdagangan maupun perusahaan lainnya. “Mafia minyak goreng ini kan sudah tersistem, pasti banyak pemainnya, jadi Kejagung harus membongkar sampai ke akar-akarnya,” ujar Alif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/4). Alif mengatakan, Kejagung juga harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pemain besar yang menguasai perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak goreng. Ia menjelaskan, 40 persen pangsa pasar minyak goreng Indonesia dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Mereka juga merupakan konglomerat penguasa sawit. “Sektor perkebunan kelapa sawit dan produksi turunannya seperti minyak goreng hanya dikuasai dan dikontrol oleh segelintir orang. Mereka juga harus segera diperiksa,” tegasnya. Sejak awal, lanjut Alif, PRIMA menilai bahwa kebijakan menaikkan harga minyak goreng yang disesuaikan dengan harga kelapa sawit di pasar internasional merupakan bagian dari praktik kartel. Sepanjang tahun 2021 saja produksi kelapa sawit mencapai 46,88 juta ton. Masalahnya, sebagian besar produksi kelapa sawit nasional diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2021 kemarin, volume ekspor CPO mencapai 34,2 juta ton. “Artinya, 72,9 persen produksi CPO nasional di bawa ke luar negeri,” pungkasnya. Minyak goreng ini sudah menjadi persoalan publik berbulan-bulan & tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ironis kalau ternyata dalam pemerintah sendiri yang menjadi dalang kekisruhan soal minyak goreng ini, tutup Alif.

Topik:

PRIMA minyak goreng Kejagung RI

Berita Sebelumnya

Ngevlog Bareng Ariel Noah, Puan Ajak Masyarakat Dukung Ekonomi Kreatif kembali Bangkit

Berita Selanjutnya

Proyek KCJB Terus Dikebut, Hari Ini Pemasangan Perdana Rel

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB