DPR Minta Calon Panglima TNI Yakinkan Presiden Ubah Status Pemberontak di Papua Jadi Separatis

Jakarta, MI- Sejumlah persoalan pertahanan dan keamanan kini tengah menanti sentuhan dari panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru. Mulai dari persoalan batas wilayah (darat, laut) hingga persoalan gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, ada sejumlah persoalan strategis yang mesti diselesaikan panglima TNI yang baru. Satu di antaranya, Sukamta menambahkan, terkait persoalan keamanan di Papua. "TNI punya banyak kerjaan strategis. PR lamanya soal Papua," ucap Sukamta saat dihubungi wartawan, Senin (05/12/2022). Khusus mengenai persoalan Papua, Sukamta menyarankan agar negara memberikan dukungan kebijakan yang memadai untuk gerak langkah TNI di sana. Menurutnya, pola pendekatan yang dilakukan selama ini perlu ditinjau ulang terutama terkait peran dan fungsi TNI dalam menghadapi gangguan keamanan yang dilakukan KKB. "Ini perlu payung kebijakan politik Negara. Prajurit TNI sudah cukup banyak yang menjadi korban. Sementara karena status para pemberontak hanya disebut sebagai teroris, sehingga yang di depan adalah polisi dan TNI membantu di belakang," tandas dia. Menurut hemat Sukamta, kalau Negara membuat status para pemberontak sebagai Separatis, maka akan memudahkan TNI melangkah dengan langkah strategis yang jelas. Sukamta pun yakin jika status berubah, separatis tidak akan didukung oleh Negara lain dan justru RI akan mendapat dukungan politik. "Di sini kami berharap Panglima yang baru, bisa mengambil peran strategis meyakinkan Presiden. Saya yakin dengan kemampuan Pak Yudo Margono," ujarnya. Kendati demikian, Sukamta tak menampik jika persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan satu model pendekatan saja. Perlu pendekatan komperhensif dan sistematis. Sukamta tetap meyakini jika panglima TNI yang baru mampu meyakinkan pemerintah untuk mengubah status kelompok pengganggu keamanan di Papua dengan status separatis, tidak akan berdampak terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah di Papua secara keseluruhan. "Kaum separatis hanya ada di beberapa tempat. Mereka (KKB) perlu ditangani secara tersendiri. Selain wilayah tersebut, ya diperlakukan dengan normal. Itu bagian lain lagi," kata dia. Sekali lagi Sukamta menegaskan, TNI fokus pada wilayah dan gerakan separatis saja. "Yang lain, masih banyak PR tapi karena keterbatasan waktu menjabat, sebaiknya beliau fokus saja menyelesaikan satu demi satu. Kalau separatis Papua bisa ditangani, itu sudah prestasi luar biasa bagi beliau," ujarnya.