Respon Soal Demo Mahasiswa Kemarin, Mensesneg: Enggak ada Indonesia Gelap

Jakarta, MI - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respon soal aksi unjuk rasa mahasiswa "Indonesia Gelap" yang berlangsung kemarin.

Prasetyo mengatakan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hal yang wajar untuk dilakukan

"Pertama menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo menyebut bahwa hal ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, meski demikian, Ia meminta massa aksi untuk tidak membuat narasi yang sebenarnya tidak terjadi.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo.

Prasetyo meminta setiap elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan optimis dengan tujuan mewujudkan Indonesia bangkit.

"Kita akan menyongsong Indonesia bangkit, kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu," ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan pemerintahan Presiden Prabowo yang baru beberapa bulan dilantik.

"Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata Prasetyo.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025 kemarin.

Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiwa dalam aksi demonstrasi tersebut, diantaranya:

1. mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

3. Meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

4. Mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

5. Mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.