KPK Bakal Selidiki Dugaan Pemangkasan Anggaran MBG jadi Rp8.000 per Porsi

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan pemangkasan anggaran pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga menyebabkan dana per porsi makan turun menjadi Rp8.000, padahal seharusnya diterima sekitar Rp10.000.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya baru-baru ini menerima audiensi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BN) Dadan Hindayana dan timnya. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan terkait pelaksanaan program MBG, termasuk isu pemangkasan anggaran, dibahas secara mendalam.

Setyo menegaskan bahwa pihaknya akan memvalidasi informasi yang didapat tersebut terlebih dahulu, setelah itu pihaknya akan melakukan langkah preventif untuk mencegah merebaknya praktik serupa.

“Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ungkap Setyo kepada awak media, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Kata dia, pihaknya telah memberikan pemahaman pencegahan praktik penyelewengan pada program MBG dalam audiensi tersebut. Dirinya mengklaim bahwa masukan yang diberikan, diterima dengan baik oleh Dadan dan jajarannya.

“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. kemudian mungkin hal-hal yang menjadi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga bisa diterima oleh beliau,” tuturnya.

Tahun ini, BGN telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, jika program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima mulai September mendatang, diperkirakan diperlukan tambahan dana sekitar Rp100 triliun.

Dadan merinci bahwa jika distribusi MBG dimulai pada September 2025, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp25 triliun per bulan hingga Desember 2025.

“Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun. Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp50 triliun,” tutup Dadan.