Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Urgensi dari Rapat RUU TNI di Hotel Mewah

Jakarta, MI - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti meberikan pertanyaan menohok terkait rapat pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang terkesan terburu-buru.

Dalam cuitan akun media sosial X miliknya, Bivitri menyoroti biaya yang digunakan untuk menyewa Hotel Fairmont yang menjadi lokasi rapat pembahasan RUU TNI tersebut.

Bivitri mengatakan bahwa warga Jakarta pasti mengetahui mahalnya biaya menginap atau menyewa ruang rapat di hotel bintang lima tersebut. Ia juga menanyakan fungsi dari Gedung DPR jika rapat dilaksanakan hotel mewah.

"Orang Jakarta pasti paham, ini hotel mahalnya kayak apa. Gunanya ada gedung DPR apa?," kata Bivitri lewat tulisan di akun media sosial X miliknya.

Menyinggung soal efisiensi, Bivitri menanyakan anggaran yang digunakan untuk menyewa ruang rapat pada hotel mewah tersebut. "Ini anggaran siapa yang dipakai? katanya efisiensi?," tanyanya.

Dalam cuitannya, Bivitri juga menanyakan urgensi dari pembahasan RUU tersebut yang terkesan terburu-buru sehingga harus menggelar rapat di hotel.

"Kenapa buru-buru sampai harus banget di hotel," ucapnya.

Namun, menurutnya yang paling penting untuk dipertanyakan adalah alasan mengapa DPR menggelar rapat tersebut secara tertutup. "Yang terpenting: kenapa tidak terbuka," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI dan Pemerintah melakukan rapat tertutup untuk membahas Revisi Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta pada hari Jumat hingga Sabtu (16/3/2025) kemarin.

Rapat tertutup yang digelar Komisi I DPR pada hari Jumat diadakan di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont pada pukul 13.30 WIB. Kemudia rapat dilanjutkan pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB di Ruang Rapat Ruby 3rd Floor.