Anggota DPR Nasir Djamil: Negara Berkualitas Bisa Dilihat dari Tertibnya Lalu Lintas

Jakarta, MI -  Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengingatkan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan lalu lintas nasional sebagai salah satu indikator kualitas negara. Ia menekankan bahwa ketertiban di jalan mencerminkan seberapa tertib masyarakat suatu bangsa dalam kehidupan bernegara.

Dalam forum yang membahas transformasi digital di tubuh Korlantas Polri itu, Nasir menyayangkan ketidakhadiran Kakorlantas Polri yang tengah mengikuti Musrenbang. Namun ia tetap mengapresiasi kehadiran Kabag Ops Korlantas sebagai perwakilan.

Nasir menyinggung pentingnya keteraturan lalu lintas sebagai indikator kualitas negara. Ia merujuk pada pernyataan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

“Beliau mengatakan, untuk menilai kualitas suatu negara, lihatlah perilaku masyarakatnya di jalan. Kalau tertib, itu cerminan negara yang baik. Lihat Singapura, semua pengendara disiplin dan teratur. Di kita? Belok seenaknya, jalan tol pun bisa dimasuki gerobak,”kata politisi PKS ini dalam diskusi di Ruang PPIP, Nusantara I, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis(19/6/2025).

Ia juga menyoroti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari masih lemahnya kesadaran berlalu lintas dan sistem pengawasan yang belum sepenuhnya digital.

“Menurut data Korlantas yang saya baca, angka kecelakaan di 2024 naik hampir delapan kali lipat. Ini bukan sekadar statistik, tapi nyawa manusia,” ungkap Nasir.

Lebih lanjut, ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kecelakaan kebijakan”, merujuk pada ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan yang justru membahayakan masyarakat luas.

“Yang paling bahaya itu kecelakaan kebijakan. Bayangkan, empat pulau bisa lewat begitu saja. Untung ada pemegang kebijakan yang akhirnya turun tangan,” ucap Nasir, tanpa menyebutkan detail kasus yang dimaksud.

Ia juga mendorong konsep Police Point Zero yang diinisiasi Korlantas Polri sebagai upaya menciptakan pelayanan publik berbasis digital dan bebas pungli.

“Tantangan Korlantas hari ini bukan cuma soal macet atau mudik, tapi soal wajah institusi. Kalau wajahnya rusak, bukan hanya cerminnya yang pecah, tapi kepercayaan publik juga ikut hancur,” tegas politisi dari PKS itu.

Nasir menyadari bahwa penataan lalu lintas bukan hanya urusan polisi, tapi melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian yang mengatur impor kendaraan, penyedia infrastruktur, hingga operator seluler yang sering menggali jalan.

“Selama ini kita sibuk sama-sama kerja, bukan kerja sama. Telkom gali jalan yang baru diperbaiki, dibiarkan terbuka, akhirnya ada yang terperosok. Tambah lagi kecelakaan,” katanya dengan nada prihatin.

Menutup pernyataannya, Nasir mengingatkan bahwa peningkatan kualitas bangsa tak bisa lepas dari pembenahan lalu lintas yang harus dimulai dari disiplin setiap individu.

“Bayangkan kalau semua orang tertib di jalan. Itu bukan hanya soal keselamatan, tapi soal peradaban. Mari kita tunjukkan kualitas kita sebagai bangsa dari cara kita berkendara,” pungkasnya.