Status Geopark Toba Terancam Dicabut? Tim Asesor UNESCO akan Tinjau Langsung pada 21 Juli 2025

Jakarta, MI - Tim Asesor dari UNESCO dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Danau Toba pada 21–25 Juli 2025 untuk melakukan revalidasi status UNESCO Global.

GM Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global, Azizul Cholis menyampaikan bahwa tim bahwa tim asesor akan meninjau sejauh mana pemenuhan persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia guna memperoleh status Green Card.

Penentuan status Geopark Toba selanjutnya akan berada di tangan lembaga PBB yang menaungi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu. 

“Revalidasi dari UNESCO akan dilakukan dalam waktu dekat yang mana pada 21-25 Juli 2025, Tim Asesor UNESCO akan tiba di Danau Toba,” tutur Azizul Cholis saat menghadiri kegiatan GeoBike Kaldera Toba 2025, Sabtu (28/6/2025).

Azizul Cholis menegaskan bahwa berbagai aktivitas di kawasan Danau Toba perlu diperkuat untuk menjaga status Geopark Kaldera Toba.

Ia juga menyoroti Kabupaten Simalungun sebagai wilayah yang perlu memberikan perhatian lebih, mengingat kabupaten tersebut memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan dengan wilayah lain di sekitar Danau Toba.

“Kita terus berupaya pada banyak perspektif untuk kelanjutan status Geopark Kaldera Toba, termasuk dari sisi Sport Tourism,” ujar Azizul Cholis. 

“Kami mohon doa dan dukungan kita semua agar Danau Toba yang kita cintai ini bisa meraih Green Card,” sambungnya.

Saat ini, Geopark Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning “yellow card" dari UNESCO pada September 2023. Peringatan ini diberikan karena adanya masalah dalam pengelolaan kawasan geopark tersebut.

Jika perbaikan tata kelola tidak segera dilakukan, Geopark Kaldera Toba terancam kehilangan statusnya dari UNESCO.

Kekhawatiran ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, dalam beberapa kesempatan. Ia menaruh perhatian bagaimana kelangsungan Geopark Kaldera Toba selanjutnya. 

“Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan,” jelas Bane.

Bane juga menyampaikan, pengelolaan taman bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dikaji ulang.

Ia turut menekankan bahwa keseriusan pemerintah daerah diperlukan dengan tidak mengganti kepala dinas maupun kebijakan yang terkait pengelolaan Geopark Kaldera Toba.

“Semoga dalam sisa waktu satu bulan ke depan pengelolaan Danau Toba bisa menunjukkan tren positif, dan UNESCO tidak mencabut keanggotaan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark,” pungkasnya.