Menteri PU: Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Capai 98,3 Persen

Jakarta, Mi - Menteri Perkerjaan Umum, Dody Hanggodo menyatakan, hingga 5 Juli 2025, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Tahap I telah berjalan di 63 lokasi yang tersebar di 22 Provinsi dengan progres fisik sudah 98,3%, dan diharapkan selesai 8 Juli 2025. 

"Fokus pembangunan diarahkan pada wilayah-wilayah dengan angka partisipasi sekolah dasar yang masih rendah. Beberapa wilayah prioritas percepatan meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh hingga Papua," kata Menteri Dody saat meninjau Sekolah Rakyat Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (7/7).

Menteri Dody menambahkan,, tantangan utama untuk Sekolah Rakyat di daerah 3T mencakup akses logistik yang sulit, keterbatasan tenaga kerja lokal terampil, hingga cuaca ekstrem yang memperlambat proses distribusi material. Selain itu, koordinasi lintas lembaga di daerah terpencil juga membutuhkan waktu dan pendekatan khusus. 

"Untuk mengatasi hal ini, Kementerian PU menerapkan strategi berbasis lokasi, seperti pengangkutan material menggunakan moda alternatif (perahu atau motor roda tiga), pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, dan mempertimbangkan kearifan lokal," ungkapnya.

Untuk itu, kata Menteri Dody diperlukan kolaborasi dijalankan secara erat antara Kementerian PU, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan instansi-instansi terkait lainnya.

Kementerian PU bertanggung jawab atas survey lokasi dan penyiapan Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat. Leading sektor dari program sekolah rakyat adalah Kementerian Sosial.

"Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, pemenuhan izin, dan dukungan logistik lokal. Pendanaan penyiapan Sarana dan Prasarana

Sekolah Rakyat Tahap I melalui renovasi bangunan eksisting sepenuhnya berasal dari anggaran Kementerian PU melalui skema APBN Tahun Anggaran 2025," kata Menteri Dody.

Disebutkan juga, indikator keberhasilan Sekolah Rakyat bisa dilihat dari tiga sisi, yakni dari sisi infrastruktur meliputi penyelesaian pembangunan tepat waktu dan sesuai standar kelayakan bangunan pendidikan. Kedua, peningkatan rasio akses anak usia sekolah dasar di radius 3–5 km dari lokasi sekolah, serta ketiga terhubungnya sekolah dengan jaringan sanitasi, air bersih, dan akses jalan lingkungan. 

"Survei lokasi yang dilakukan Kementerian PU mengacu pada data kemiskinan ekstrem, ketimpangan akses pendidikan, serta kondisi fisik eksisting di daerah tersebut. Keberhasilan jangka panjang tentu akan dinilai dari peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka anak tidak sekolah di wilayah tersebut," kata Dody.

Terkait rencana pengembangan lanjutan Sekolah Rakyat setelah 63 lokasi ini selesai akhir tahun 2025, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, 63 lokasi sekolah rakyat tahap I (sekolah rakyat rintisan) direncanakan oleh Kementerian Sosial akan difungsikan selama 1 tahun ajaran (2025/2026). Saat ini Kementerian PU juga sedang menyiapkan 37 lokasi sekolah rakyat rintisan tahap Ib dan 40 lokasi sekolah rakyat rintisan tahap Ic. 

Jumlah sekolah rakyat rintisan tahap Ic masih dapat bertambah karena proses survei dan verifikasi sedang berjalan. Diharapkan target 200 sekolah rakyat rintisan tahap I dapat tercapai dan ditargetkan akan diselesaikan sebelum tahun ajaran baru 2025/2026. 

"Saat ini juga sedang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat Tahap II (permanen) dengan luas lahan 5-10, direncanakan sekolah rakyat Tahap IItersebut selesai untuk tahun ajaran 2026/2027, nantinya siswa di 200 lokasi sekolah rakyat rintisan ini akan dipindahkan ke lokasi sekolah rakyat Tahap II. Sekolah rakyat tahap II direncanakan dapat menampung hingga 1.000 siswa tiap sekolah rakyat dengan dilengkapi fasilitas gedung sekolah SD, SMP, SMA kemudian asrama siswa, asrama guru, dapur, tempat makan, gedung serbaguna, lapangan olahraga, lapangan upacara, tempat ibadah, area bermain, dan fasilitas penunjang lainnya," kata Menteri Dody.