Pemerintah All Out Tangani Karhutla Riau, Menko Polhukam: Ini Soal Kredibilitas Indonesia

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh upaya terbaik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Budi menyampaikan, penanganan Karhutla bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan rakyat, lingkungan hidup, dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.

“Penanganan Karhutla ini bukan sekadar tugas teknis, tapi menyangkut masa depan bangsa. Kita harus bertindak cepat dan tegas,” kata Budi saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Riau yang digelar secara hybrid, Rabu (23/7/2025).

Dalam arahannya, Menko Polhukam meminta seluruh instansi terkait memperhatikan enam langkah utama. Pertama, memastikan pemadaman Karhutla dilakukan secepat mungkin untuk mencegah meluasnya asap hingga ke negara tetangga.

“Kita harus segera bergerak cepat. Personel dan peralatan di lapangan harus dimaksimalkan,” ujar Budi.

Kedua, Kementerian Kehutanan diminta mengirim tim teknis untuk melakukan penilaian dampak dan menyusun rencana pemulihan. Ketiga, dilakukan audit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak.

Keempat, pemerintah akan memberlakukan moratorium penerbitan izin baru di lahan gambut, terutama di wilayah Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan, setidaknya hingga situasi darurat berakhir.

Kelima, Budi meminta aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti membakar lahan. Ia juga menekankan pentingnya melakukan konferensi pers atas hasil penindakan untuk memberikan efek jera.

Terakhir, Budi meminta agar sanksi administratif diberlakukan, termasuk pencabutan konsesi, pemberian denda maksimal, serta pemutusan kerja sama dengan perusahaan yang terbukti bersalah.

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menyampaikan komitmennya dalam forum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang akan segera digelar.

“Indonesia memiliki political will yang kuat, dan terbuka untuk memperkuat kerja sama regional dalam pengawasan lintas batas,” kata Budi.

Penanganan Karhutla di Riau saat ini dikoordinasikan melalui Desk Penanganan Karhutla yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Sementara itu, pemadaman udara terus diperkuat dengan penambahan armada water bombing dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yang mulai menunjukkan hasil dengan turunnya hujan pada awal pekan ini.

Di sisi penegakan hukum, Kepolisian Daerah Riau mencatat telah menerima 25 laporan kasus Karhutla dengan 31 orang tersangka.

“Kita apresiasi kerja sama semua pihak. Ini bukan pekerjaan satu instansi saja, tapi kolaborasi antara BNPB, KLHK, BMKG, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga dunia usaha,” kata Budi.