Prabowo: Tak Ada Toleransi untuk Pembakar Hutan, Termasuk Korporasi

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Prabowo menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang menggunakan cara membakar hutan untuk membuka lahan, termasuk korporasi pemegang konsesi lahan.

Presiden menilai bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh atas lahan yang diberikan negara untuk dikelola. Jika ditemukan adanya kebakaran di area konsesi, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memberi kelonggaran.

Pernyataan tegas Presiden Prabowo itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang mengikuti rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin langsung di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan. 

“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan. Namun demikian, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” ujar Menko Polkam dalam keterangan resminya, Minggu (3/8/2025).

Menko Polkam juga menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mencegah karhutla melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. 

Menko Polhukam mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait.

“Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” jelasnya.

Program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, hotspot saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” kata Menko Polkam.

Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui berbagai upaya, seperti operasi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, serta pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni Kemenhut. 

Pemerintah juga memanfaatkan teknologi pemantauan satelit untuk deteksi dini titik api dan mempercepat koordinasi respons di lapangan.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga kesiapsiagaan secara maksimal hingga musim kemarau berakhir. Komitmen penuh juga diberikan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan menyeluruh demi menjaga kualitas udara di kawasan regional.

“Kita akan mempertahankan kesiapsiagaan penuh hingga musim kemarau benar-benar berlalu. Target kita jelas bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” tutur Menko Polkam.

BMKG akan tetap menjalankan pemantauan cuaca secara intensif serta menyampaikan sistem peringatan dini (early warning system) kepada seluruh pihak terkait. Di saat yang sama, koordinasi lintas wilayah juga diperkuat guna menjamin respons cepat apabila muncul titik api baru.

Keberhasilan dalam menangani karhutla tahun ini diharapkan dapat menjadi contoh yang bisa diterapkan dan disempurnakan di masa depan, selaras dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan menjaga kelestarian lingkungan.