Bupati Asahan Tandatangani Komitemen Bersama dengan Perwakilan BPKP Sumatera Utara
Venny Carasea
Diperbarui
25 Mei 2022 22:00 WIB
Asahan, MI - Bupati Asahan, Surya menandatangani komitmen bersama atas tindak lanjut hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara di Aula Perwakilan BPKP Provsu, Rabu (25/05/2022).
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provsu Kwinhatmaka mengatakan, kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan komitmen bersama kita untuk meningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integrasi Pemerintah Kabupaten khususnya dalam hal peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Kwinhatmaka juga mengatakan, selain untuk meningkatkan IEPK, komitmen bersama ini juga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan.
Menutup sambutannya Kwinhatmaka menegaskan bahwa dari hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik IEPK yang dilakukan sekitar bulan April 2022 yang lalu, dia merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun sistem antikorupsi yang terkait Peraturan Kepala Daerah terkait saluran pengaduan internal Whistle Blowing System (WBS) dan melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana/terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal/stakeholders terkait pencegahan korupsi.
Dikesempatan ini Bupati Asahan Surya mengatakan tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui gambaran awal IEPK dan implementasinya serta mengidentifikasi kelemahan Pengendalian Korupsi dan menentukan area penguatannya (Area Of Improvement).
Selanjutnya Bupati Asahan mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya pemahaman dan pelaksanaan 5 aspek fundamental, yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi, dan partisipasi.
"Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik inilah yang menjadi dasar dalam pencegahan korupsi," ucap Bupati Asahan.
[Agus Arman]
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Hukum
Butuh Audit BPKP, KPK Bakal Tindak Lanjuti Masalah Penggunaan Anggaran Damkar Depok
14 jam yang lalu
Ragam
Korupsi BPKP dan BPK yang Semestinya Mengawasi dan Memeriksa, Indikasi Tak Adanya Transparansi
27 Mei 2024 15:40 WIB