Bupati Asahan Tandatangani Komitemen Bersama dengan Perwakilan BPKP Sumatera Utara

Venny Carasea
Venny Carasea
Diperbarui 25 Mei 2022 22:00 WIB
Asahan, MI - Bupati Asahan, Surya menandatangani komitmen bersama atas tindak lanjut hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara di Aula Perwakilan BPKP Provsu, Rabu (25/05/2022). Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provsu Kwinhatmaka mengatakan, kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan komitmen bersama kita untuk meningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integrasi Pemerintah Kabupaten khususnya dalam hal peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kwinhatmaka juga mengatakan, selain untuk meningkatkan IEPK, komitmen bersama ini juga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan. Menutup sambutannya Kwinhatmaka menegaskan bahwa dari hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik IEPK yang dilakukan sekitar bulan April 2022 yang lalu, dia merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun sistem antikorupsi yang terkait Peraturan Kepala Daerah terkait saluran pengaduan internal Whistle Blowing System (WBS) dan melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana/terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal/stakeholders terkait pencegahan korupsi. Dikesempatan ini Bupati Asahan Surya mengatakan tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui gambaran awal IEPK dan implementasinya serta mengidentifikasi kelemahan Pengendalian Korupsi dan menentukan area penguatannya (Area Of Improvement). Selanjutnya Bupati Asahan mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya pemahaman dan pelaksanaan 5 aspek fundamental, yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi, dan partisipasi. "Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik inilah yang menjadi dasar dalam pencegahan korupsi," ucap Bupati Asahan. [Agus Arman]

Topik:

Sumatera Utara bupati asahan kabupaten asahan asahan BPKP

Berita Sebelumnya

Kapolres Baubau Kunjungi Polsek Terjauh Polsek Batuatas

Berita Selanjutnya

Kunjungi Wakatobi, Direktur Muri Aylawati Sarwono Ternganga dengan Pesona Alam

Berita Terkait

Hukum
BPKP RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPKP Bantah Auditor Perkara Impor Gula Baru Lulus CPNS 2024

7 Agustus 2025 17:02 WIB

Hukum
Gedung BPKP RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Alibi Kubu Tom Lembong Laporkan Auditor BPKP ke Pengawas dan Ombudsman

5 Agustus 2025 16:13 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi menghirup udara bebas pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Nama-nama Hakim dan Auditor BPKP yang Dilaporkan Tom Lembong

5 Agustus 2025 15:55 WIB

Hukum
Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada Jumat (1/8/2025) malam. Tom dijemput oleh sang istri, Franciska Widjaja, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya.

KY dan MA Didesak Usut Dugaan Kriminalisasi Kasus Impor Gula Seret Jaksa, Hakim, BPKP dan Jokowi

4 Agustus 2025 13:30 WIB

Perspektif
Perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong (Foto: Dok MI/Istimewa)

Menggugat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong: Cacat Logika dan Cacat Hukum

13 Juli 2025 17:39 WIB

Hukum
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Desak Kejagung Seret PTPN dan PT RNI di Korupsi Impor Gula, Ekonom Singgung Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP

2 Juli 2025 22:59 WIB