Beredar Cuitan Tolak Pembebasan Lahan di Desa Wadas, Polda Jateng: Jangan Dramatisir Situasi!

Semarang, MI - Pro dan kontra pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, kembali mencuat menyusul cuitan di Twitter dari beberapa pihak yang sejak awal menolak pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Akun @santri_nahdhiyin memunculkan narasi tentang penolakan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Disebutkan bahwa trauma yang dialami warga akan terjadi kembali apabila kegiatan inventarisasi dan identifikasi dilakukan pada 12-15 Juli 2022 besok (hari ini). Seperti diketahui, pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener telah disosialisasikan sejak lama oleh pemerintah. Ratusan warga Desa Wadas menyetujui pembangunan proyek strategis nasional tersebut, dan bersedia apabila lahannya dibebaskan. Namun juga ada yang menolak. Kepada warga yang bersedia lahannya dibebaskan, pemerintah telah menggelontarkan anggaran besar sebagai kompensasi agar warga dapat menikmati hasil lebih dari sekadar layak. Sesuai janji, pemerintah mencairkan dana kompensasi bagi warga Wadas dan ratusan warga desa lain sebelum Lebaran tahun 2022. Tercatat ada sejumlah warga pemilik 296 bidang tanah telah menerima kompensiasi dari pemerintah dengan total Rp335 miliar. Terkait cuitan tersebut, Polda Jateng menerangkan bahwa sejauh ini tidak ada permintaan dari BPN maupun pihak lain terkait pengamanan kegiatan pengukuran lahan di Wadas pada tanggal tersebut. "Bila kembali ada kegiatan pengukuran lahan dan inventarisasi lahan di Wadas, itu merupakan ranah BPN. Sejauh ini tidak ada permintaan pengamanan pengukuran lahan dan sebagainya ke Polda Jateng," kata Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Selasa (12/7). Menurutnya, pada prinsipnya Polri berkomitmen mendukung pembangunan proyek strategis nasional. Proyek-proyek tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi percepatan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Iqbal juga menyebutkan pihaknya menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, sejauh hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada. "Perbedaan itu wajar di negara demokrasi. Untuk itu, kami berharap pihak yang kontra juga menghormati warga yang pro pada pembangunan proyek Bendungan Bener. Polri berada di tengah-tengah warga agar warga pro dan kontra dapat berdampingan dan saling menghormati pilihan masing-masing. Pada prinsipnya, Polri ingin warga hidup damai dan stabilitas kamtibmas di Wadas kondusif," ungkap dia. Sejauh ini, katanya, situasi kamtibmas di Wadas cukup aman dan tidak terdapat gejolak masyarakat yang menonjol. "Kehidupan masyarakat berjalan normal dan aktivitas ekonomi warga juga berjalan lancar," tandasnya. Dia lantas mengimbau semua pihak dapat melihat permasalahan tersebut secara objektif dan tidak mendramatisir situasi aman di Desa Wadas. "Jangan dibuat seolah-olah warga terancam dan sebagainya. Sejauh ini ramainya situasi Wadas hanya ada di ranah media sosial. Berbeda jauh dengan kenyataan yang sebenarnya," jelasnya. Terkait isu adanya petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang terlihat mondar-mandir ke kantor desa dan sambang di sekitar Desa Wadas, Iqbal menyebut hal tersebut merupakan rutinitas tugas dari kepolisian dalam melayani masyarakat. "Hal tersebut hanya kegiatan rutin saja. Anggota Polsek atau Bhabinkamtibmas bisa saja menyambangi daerah binaan, karena memang itu tugas pokok mereka. Intinya Polri dan instansi terkait ingin situasi Wadas aman dan bebas dari gangguan kamtibmas," tutupnya. [Estanto]