Digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Perhatikan Pidato Presiden RI

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 17 Agustus 2022 10:53 WIB
Malang, MI – Berlangsungnya rapat paripurna yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Malang, menyimak pidato dari Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT ke-77 Republik Indonesia. Selasa, (16/8). Dalam kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Malang Sanusi, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, para pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Malang, Pejabat Pemkab Malang, dan para tamu undangan lainnya. Pidato Presiden Republik Indonesia ini juga dalam rangka Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan,”bahwa tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih dan perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Seratus tujuh negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan,” terangnya. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat, aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenagakesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga pasti mampu mengelola agenda- agenda besar lainnya dengan baik. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia. Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film karya seniman muda harus terus didukung. Dana Abadi Kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah. Kita harus selalu “Eling lan Waspodo”, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah. Presiden Joko Widodo menyampaikan,”bahwasannya Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat,” terangnya. Di sisi lain, pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di Triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44% di Triwulan II 2022. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. “Ke depan, kita harus terus waspada. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia,” ujar Presiden. Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Dan memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, dan akan meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. “Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” tutupnya. [Rina Sugeng Yuliani]
Berita Terkait