Fraksi DPRD Inhu Tanggapi Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan TA 2022, Hindari Boros Anggaran

Indragiri Hulu, MI - Pada rapat paripurna DPRD Indragiri Hulu, dipimpin Suwardi Ritonga dan Elda Suhanura serta Masyrullah, Kamis (8/9) di gedung DPRD Inhu. Dari 7 fraksi menanggapi nota keuangan dan ranperda APBD Perubahan TA 2022 beragam masukan. Dari pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, kesehatan yang mendesak. Juga tidak kalah pentingnya lembaga legislator tersebut menekankan kepada pemerintah agar menghindari pemborosan belanja ASN, para pegawai. Pada kesempatan itu, Hamdani Fraksi Gerindra dalam pandangannya langsung meyinggung terkait dana silpa sebesar Rp 285 miliar agar dapat dikelola serta dipergunakan sebaik-baiknya tepat sasaran. Bukan sebatas penggunaannya saja akan tetapi pelaksanaan pembangunan agar secepatnya direalisasikan tepat waktu. "Melihat potensi sumber daya alam Inhu, sektor pariwisata agar dikembangkan maksimal dan juga menjadi perhatian pemerintah terutama sekali pada pengalokasian anggarannya yang memadai", tegas Hamdani. Dikatakan, penanggulangan kekerasan anak di bawah umur juga agar lebih diperhatikan, dimana sumber daya yang terbatas serta prasarana dan sarana fasilitas di tingkatkan pada unit kerja pemerintah yang membidangi hak-hak anak. Sektor pertanian agar ditata kelola yang baik. Bahkan pembangunan infrastuktur jalan, sekolah, pelayanan umum juga harus menjadi pusat perhatian pemerintah untuk realisasikan di tengah masyarakat. Sedangkan fraksi PDI Perjuangan, Chandra Saragih menyoroti PAD daerah yang menurun mencapai Rp7.000 agar dimaksimalkan demi kebutuhan pembangunan ke depan. Chandra juga sentil adanya indikasi kenaikan belanja pegawai, barang, dan belanja hibah yang dianggap sebagai pemborosan biaya. "Semestinya harus lebih besar pendapatan dari pada pengeluaran, bukan sebaliknya. Sebab Inhu pada sisi lain masih sangat banyak membutuhkan biaya, seperti pembangunan infrastuktur jalan, sekolah mendesak di realesiasikan dalam tahun 2022 ini", tandasnya. "Hal yang sama juga fraksi Partai Golkar yang diwakili, Jamala Muliono mendesak realisasi perbaikan ruas jalan infrastruktur di kecamatan Lubuk Baru Jaya, Peranap, Pasar simpang 4 Belilas, Desa Danau Baru, Sungai Lala dan kecamatan Batang Peranap," sambungnya. Ditegaskan agar pemerintah memaksimalkan potensi daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, demi peningkatan pendapatan daerah. "Bahkan agar pemerintah menertibkan perizinan perusahaan. Dan bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya menjadi perhatian serius pemerintah", tambanya. Terkait dengan kenaikan harga BBM secara nasional, lanjut Jamala agar pemerintah membuat regulasi tentang penertiban harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang diprediksi menjadi ajang spekulan bagi prilaku pasar pasca kenaikan harga BBM. "Perlu ada aturan baku yang harus di lakukan pemerintah dengan cepat, sehingga konsumen di sentra pasar tidak korban besar dalam kenaikan BBM di daerah", jelasnya. Fraksi Demokrat Karya Nurani Nasional Indonesia, Sugeng Riono menegaskan agar lebih jeli menyusun penganggaran yang efisien dan sesuai pada juklak regulasi. Pendapatan daerah yang tidak signifikan agar pemerintah lebih memaksimalkan kontribusi daerah lewat OPD yang bersangkutan. "Pengalokasian anggaran belanja pegawai yang masih tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan dana silpa yang besar harus dihindari. Sebab dana silpa akan mempengaruhi pada penyerapan anggaran dan berdampak pada satagnasi pembangunan daerah", kata Sugeng. Juga Sugeng singgung soal tapal batas antar desa, kecamatan agar menjadi perhatian pemerintah guna menghindari konflik horizontal. Dan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas tapi di abaikan, seperti fasilitas sekolah baik di desa, dan pusat kecamatan harus direalisasikan. "Jalan kabupaten yang dipergunakan sebagai penghubung desa dan kecamatan diperhatikan dan mendapatkan sentuhan pembangunan dengan sistem pemerataan meski itu lokasinya di pinggiran daerah sekalipun", tegasnya. Disebutkan adanya indikasi mulai berdirinya bangunan lia.