DPD GPM Sultra Tolak Rakernas Versi Willem M Tutuarima di Semarang, Ini Alasannya

Kendari, MI - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis Sultra (DPD GPM Sultra) dengan tegas menolak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) versi Willem M Tutuarima yang dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 November 2022. Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Sulawsi Tenggara Rendi Tabara menuding Rakernas Semarang berisikan kader siluman yang tidak mempunyai suara sah. Ia menilai, kegiatan tersebut ilegal, inkonstitusional serta tidak memenuhi anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) GPM dan UU Ormas. Rendi Menegaskan Rapat Kerja menghasilkan kepengurusna baru yang mencatut Organisasi kami itu tidak legitimate karena tanpa dihadiri oleh DPP, DPD, DPC, dan kelengkapan organisasi lainnya, serta tidak memiliki SK dari Menkumham. Selain itu, Gerakan Pemuda Marhaenis tidak dualisme kepemimpinan hanya, ada satu yakni GPM yang dijabat oleh Bung Hery Satmoko. “Saya dan kawan-kawan Pengurus GPM Sultra yang lain akan menentang segala bentuk pelanggaran yang Menabrak Dari pada Aturan organisasi," tegas Rendi. Sementara itu, Asrul Syawal selaku Sekjen Gerakan pemuda Marhaenis Sulawesi Tenggara menghimbau, bila ingin organisasi kepemudaan marhaenis besar dan benar-benar berkontribusi untuk bangsa ini dalam rangka membumikan ajaran Bung Karno mestinya bisa bersikap lebih dewasa. "Rakernas Semarang itu dilakukan oknum yang berfikir pragmatis demi tujuan sesaat,” tegas Asrul. Dengan bangkitnya GPM diharapkan mampu menjadi wadah gerakan pemuda nasionalis di seluruh Indonesia dan mampu mewujudkan Tri Sakti Bung Karno. "Yakni, mandiri dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dibidang budaya untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinekatunggalika berdasarkan Pancasila," jelasnya. "Bagaimana para pemuda lebih bisa mengimplementasikan ajaran Marhaenisme yg dipertegas dalam Tri Sakti tersebut,” imbuhnya. (MI/RJ)