Hasil Evaluasi Kinerja Buruk, GPM Sultra Minta Kemendagri Copot Pj Bupati Muna Barat

Kendari, MI - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis Sulawesi Tenggara, Asrul Syawal menyoroti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja Penjabat (Pj) kepala daerah yang dilantik, tak terkecuali Pj Bupati Muna Barat, Bahri. Hasi evaluasi Kemendagri pada akhir tahun 2022 ini menunjukkan kinerja buruk sejak dilantik tanggal 27 mei 2022 lalu. “Evaluasi tersebut memperlihatkan sejauh mana kinerja Pj (Dr. Bahri) dalam membangun komunikasi dan etos kerja untuk daerah kita. Hasilnya beliau dinilai kurang baik oleh Kementerian sehingga ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa beliau hanya sibuk pencitraan tanpa kerja nyata," ujar Asrul, Sabtu (31/12). Kinerja buruk tersebut dikarenakan Pj Bupati Muna Barat tidak mampu melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa hal diantaranya, tidak mampu mengoptimalkan serapan APBD yang masih relatif rendah hingga menjelang akhir tahun ini. "Gimana APBD semisal belanja modal bisa terserap dengan baik jika lelang kegiatan selalu molor. Akibatnya beberapa kegiatan yang dilakukan pada APBD-P mengalami limit waktu. Bahkan beberapa kegiatan fisik dikerjakan awal bulan Desember dan kemungkinan selesai awal tahun depan," cetusnya. Molornya lelang Kegiatan pada ULP Muna Barat diduga karena adanya komunikasi dibawah meja untuk memuluskan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemodal tertentu. Bahkan kegiatan pematangan lahan Bumi Praja Laworo terkesan dipaksakan. "bayangkan, PJ Bupati (Muna Barat) berani melakukan Penimbunan kawasan tanpa AMDAL (UKL/UPL) dimana pada kawasan tersebut terdapat beberapa kali dan rawa yang menjadi penyangga perairan daerah sekitar. Belum lagi, soal pembebasan lahan masyarakat yang belum ditunaikan. Ini kan konyol," jelas Asrul. Kemendagri, lanjutnya, bisa menarik dan mengganti Pj bermasalah seperti Dr. Bahri dengan orang yang mempunyai kapasitas yang lebih mumpuni. “Kalau tidak diganti akan berdampak buruk pada peningkatan Pembangunan daerah. Tentu kami juga akan berkoordinasi dengan DPP (GPM) untuk mempresur di Kemendagri. Kebetulan Sekjend kita juga Anggota DPD RI yang bermitra dengan Kementerian ini,” kata kader Marhaenis ini. Tak lupa, Asrul mewanti-wanti kepada Pj Bupati Muna Barat bersikap netral, karena akan memasuki tahun politik. Sebab, muncul kekhawatiran masa jabatan sebagai Pj rawan disalahgunakan untuk mendompleng kepentingan politik pada 2024. (MI/AS)