Camat Pasar Rebo Tidak Mengetahui Ada Pembebasan Lahan di Wilayahnya

Jakarta, MI - Pembebasan lahan untuk lokasi proyek pembangunan sistem pengambilan dan Treatmen Sampah Badan air melalui rekayasa sungai pada kali Ciliwung Segmen TB Simatupang yang digarap PT PP Presisi Tbk senilai Rp 195 miliar dan dikerjakan PT Runggu Prima Jaya KSO sampai saat ini tidak ada perkembangan. Pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Ahmad Rivai, menyampaikan, bahwa sebelumnya pembebasan lahan ini melibatkan banyak pihak termasuk Lurah, Camat dan instansi terkait. Disisi lain, Camat Pasar Rebo, Mujiono membantah bahwa Dinas Sumber Daya Air sebagai pengguna anggaran. Dia mengaku bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui informasi terkait pembebasan lahan di wilayahnya itu tepatnya di Kelurahan Bale Kambang. "Saya tidak pernah tau Pak, tidak pernah diundang siapapun untuk pembebasan lahan di lokasi proyek sampah tersebut," kata dia kepada Monitor Indonesia, Rabu (8/3). Sementara itu, salah satu pihak yang mengklaim pemilik lahan saat dihubungi Monitor Indonesia, menjelaskan bahwa dirinya belum mendapatkan undangan resmi dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan lahan tersebut. Dia mengaku tanahnya akan dibayarkan pihak Pemprov DKI Jakarta setengah dari nilai NJOP. Dia juga tidak mengetahui nilai NJOP tanah yang dimilikinya itu. "Ini kan tanah tidak tau berapa NJOP-nya, karena tanah itu kan belum pernah bayar pajak dan statusnya masih girik," ungkapnya. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pihaknya sudah melengkapi data dari tanah tersebut. Namun, dia merasa heran mengapa tanah tersebut bisa digarap pihak Pemprov DKI. Diduga dalam hal ini ada keterlibatan dari calo tanah. "Masalahnya ini kan kami tim, ada beberapa orang yang mengurus lahan tersebut," ujarnya. Melalui sambungan telepon, dia mengaku kepada Monitor Indonesia bukan kuasa hukum maupun pemilik tanah. Dis mengaku hanya sebagai pengurus. Tim redaksi pun mencoba menggali informasi lebih dalam terkait kepemilikan tanah tersebut. Saat ditanya soal nilai pembebasan lahan ke pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dirinya tidak berkenan untuk menjawabnya. Malah sebaliknya, dia malah meminta piha Redaksi untuk menunggu informasi lebih lanjut. "Saya masih di luar kota bang, nanti saya hubungi abang, kita ketemulah saya tim saya," ucapnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta, Yusmada tidak juga memberikan jawaban terkait dengan pembebasan lahan tersebut. Begitu pula sumber Monitor Indonesia di Dinas SDA juga tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Dia merasa ketakutan ketika memberikan informasi tersebut karirnya terancam. "Aku kan ngeri disini bang, bagaimanapun juga pasti terdeteksi pimpinan," katanya. Sementara itu, pihak BPN Jakarta Timur, Ahmad Rivai kepada Monitor Indonesia Rabu, (7/3) sore menjelaskan pembebasan lahan saringan sampah tersebut telah diberhentikan. "Tidak bisa diproses. Penlok (penunjukan lokasi) mati, habis masa berlakunya tertanggal (3/2) kemarin. Katanya sedang diurus pihak SDA mengaktifkan kembali dengan SK gubernur," ungkapnya. Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa proses pembebasan lahan itu sudah tidak dilanjutkan dan kembali ke titik nol. Jadi, proses pembebasan lahan di mulai dari awal lagi. Sebelumnya juga, Tim Redaksi Monitor Indonesia sempat ke lokasi untuk meninjau progres proyek tersebut. Menelisik Akar Masalah Proyek Saringan Sampah Ciliwung Rp 195 M Pengerjaan proyek saringan sampah tinggal 20 hari lagi setelah kontraknya diperpanjang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto hingga 26 Maret 2023 mendatang. Kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana telah berakhir pada tanggal 2 Januari lalu. Proyek pembangunan sistem pengambilan dan treatmen sampah badan air melalui rekayasa sungai pada kali Ciliwung Segmen TB Simatupang yang digarap PT PP Presisi Tbk ini senilai Rp 195 miliar dikerjakan PT Runggu Prima Jaya. Pantauan Monitor Indonesia, Sabtu (5/4) lalu, pekerja tampak sibuk. Beragam alat berat dikerahkan mengebut pekerjaan raksasa kebanggan Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta yang dimulai Juli tahun 2022 silam ini. Salah seorang operator alat berat yang mengerjakan tiang pancang atau paku bumi, Amin (bukan nama sebenarnya-red), mengaku baru bekerja sekitar dua bulan. Paku bumi yang terpasang baru 8 tiang dengan kedalaman 16 meter dan jarak sekitar 2 meter antara beton yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan besarnya paku bumi yang dipancang berdiameter 40 cm. Mereka akan mengerjakan 8 titik lagi disebelah selatan dengan kedalaman yang sama 16 meter namun diameternya lebih besar dari yang sebelah Timur. "Kalau bobot persisnya saya kurang tau pak. Tapi yang jelas pekerjaan ini masih lama. Masih jauhlah belum apa-apa ini,” katanya. Disinggung soal dead line perpanjangan waktu yang berakhir 26 Maret 2023 yang akan datang, Amin hanya tersenyum. “Hahaha bagaimana bisa pak? emangnya Sangkuriang? Ini pekerjaan belum apa-apa. Coba aja bapak kelilingi semua, ini enggak tau kapan selesainya,” bebernya. “Pekerjaan ini banyak, jalannya, site plain sepanjang sebelah sana itu sampai ke jembatan sana. Belum lagi yang lain-lain, ini mah gak jelaslah kapan selesainya,” timpal Amin sambil menunjukkan sisi sungai sebelah selatan dari arah jalan Tol TB Simatupang hingga ke Jembatan Ciliwung. Sedangkan terkait masalah lahan yang belum dibebaskan oleh pemprov DKI Jakarta, Amin mengaku tidak tahu. Melihat progres pekerjaan dilapangan yang diperkirakan masih rendah, kemungkinan kedua perusahaan raksasa tersebut tidak sanggup juga menyelesaikan sesuai perpanjangan kontrak hingga 26 Maret 2023 mendatang yang tinggal 20 hari lagi. [Sabam Pakpahan]