Jelang Pemilu 2024, Pemprov Malut Panggil Bos Tambang Bahas Coklit dan TPS Khusus

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 3 Mei 2023 11:49 WIB
Sofifi, MI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bakal memanggil pemilik perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Provinsi Maluku Utara untuk membahas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terkait data pemilih dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di area tambang pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 nanti. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Malut, Armin Zakaria menuturkan, bahwa terkait pemanggilan pihak perusahaan tambang ini dalam rangka untuk membahas persiapan menjelang Pemilu tahun 2024 nanti. Selain itu, Armin mengungkapkan, pemanggilan tersebut setelah adanya penolakan salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara terhadap petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mau melakukan coklit kepada karyawan perusahaan tambang tersebut. “Persoalan TPS khusus ini kan pada saat rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bersama KPU itu sempat mencuat, khususnya yang ada di lokasi tambang. Informasi yang kami dapat dari berita media, bahwa katanya ada perusahaan tambang (PT IWIP) yang menolak petugas untuk masuk melakukan coklit dan koordinasi berkaitan dengan penempatan TPS khusus di area tambang itu sendiri,” ujarnya, saat disambangi Monitor Indonesia di kantornya, Sofifi, Selasa (2/5) kemarin. Menurutnya, rapat yang dijadwalkan pada Jumat, tanggal 5 Mei 2023 di Ternate itu, diharapkan dihadiri langsung oleh pemilik perusahaan. Sehingga, pembahasan masalah coklit dan penempatan TPS khusus di area tambang dapat terlaksana dengan baik. “Perusahaan tambang yang kita undang itu, pimpinan perusahaan PT IWIP, pimpinan perusahaan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), pimpinan perusahaan PT Antam, dan pimpinan perusahaan PT Harita Grup,” jelas Armin. [Rais Dero]

Topik:

pemilu 2024 pemprov malut

Berita Sebelumnya

Pejabat Kementerian PUPR Aceh Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah Kontrakan

Berita Selanjutnya

Anggota TNI AD Ditangkap di Tangerang, 50 Kg Ganja Diamankan

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Kepala LKPP Sarah Sadiqa saat pertemuan di kantor LKPP, Jakarta, Jumat 18 September 2025. (Foto: Istimewa).

PUPR Malut Siapkan Agenda Pengadaan Baru

29 September 2025 17:29 WIB

Nusantara
Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe (Foto: Dok MI)

Dalih Jaringan jadi “Mantra Suci” Pemprov Malut

23 September 2025 13:04 WIB

Nusantara
Tim BPBJ Malut saat melakukan perekaman akun Inaproc di Biro Pemerintahan Malut, Kamis 4 September 2025 (Foto: Dok BPBJ Malut)

Inaproc jadi Gerbang E-Purchasing di Pemprov Malut

14 September 2025 19:15 WIB

Nusantara
Suasana asistensi perbaikan database RUP yang digelar BPBJ Malut bersama BKD Malut, Senin 8 September 2025 lalu. (Foto: Dok BPBJ Malut)

BPBJ Malut Tegaskan Revisi RUP Wajib Dilakukan OPD

14 September 2025 18:24 WIB

Nusantara
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI).

Lobi Sherly Berbuah Manis, 2.050 Rumah di Malut Bakal Nikmati Listrik Gratis

10 September 2025 15:57 WIB

Nusantara
Tampak belakang gedung Sekretariat DPRD Malut, tempat Ketua Komisi II Agriari Yulin Mus dkk memggelar rapat pada Kamis 4 September 2025. (Foto: Dok MI/Jainal Andaran)

Masyarakat jadi Tumbal Ambisi 7 Anggota DPRD Malut

5 September 2025 15:22 WIB