Dalih Jaringan jadi “Mantra Suci” Pemprov Malut

Sofifi, MI - Wagub Malut, Sarbin Sehe, tak lagi menahan diri. Ia menyampaikan kritik pedas yang menyorot langsung pimpinan OPD, yang dinilainya bekerja lamban, tidak responsif, bahkan cenderung abai dalam mengeksekusi program secara tepat waktu.

“Dalam kesempatan yang baik ini, pertama kami ingin sampaikan dan mengulangi lagi kepada pimpinan OPD agar mempercepat pelaksanaan anggaran. Saat ini masih banyak keluhan yang masuk, banyak informasi yang kita peroleh,” ujarnya saat apel gabungan di halaman kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin (22/9).

Sarbin menyoroti koordinasi amburadul antara pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurutnya, pihak ketiga sering mengeluh karena PPK sulit ditemui, enggan berkomunikasi, dan kerap menunda pekerjaan.

“Pimpinan OPD dan PPK, pimpinan OPD agar mengevaluasi lagi, berkoordinasi lagi dengan seluruh PPK, agar mempercepat pelaksanaan. Banyak pihak ketiga yang mengeluh, PPK-nya sulit ditemui, sulit berkomunikasi, lebih banyak menunda waktu, dan seterusnya,” tegasnya.

Sarbin mengaku dirinya nyaris setiap hari dibombardir dengan keluhan yang masuk, baik dari masyarakat biasa maupun rekanan pemerintah. Aduan itu datang silih berganti, dari obrolan tatap muka sampai pesan singkat lewat WhatsApp. Menurut dia, pola masalah yang dihadapi selalu sama, yakni koordinasi amburadul, jadwal kerja berantakan, janji pertemuan dengan PPK kerap molor, bahkan pekerjaan yang sudah dijadwalkan mendadak ditunda tanpa alasan jelas. Semua ini, tegasnya, mencerminkan wajah birokrasi OPD yang lamban, tak konsisten, dan gagal memberi kepastian. 

“Banyak yang berkeluh kesah, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Masih banyak keluh kesah yang saya sampaikan tadi, jadwalnya banyak berubah, janjian dengan PPK sulit, waktunya berubah-ubah, sudah ada jadwal pekerjaan ternyata harus ditunda lagi, dan seterusnya,” ungkapnya.

Orang nomor dua di Malut itu menegaskan, ASN seharusnya menjadi pelayan, bukan penghambat birokrasi. Ia bahkan menyindir kebiasaan OPD yang gemar menggelar rapat di hotel dengan dalih teknis, padahal kantor sudah memadai.

“Yang kedua, kepada pimpinan OPD kami berharap rapat-rapat koordinasi yang bisa diselesaikan di ruangan, ayo dikerjakan di ruangan. Sekaligus pembahasan anggaran 2026, menyusun laporan, menyusun dokumen, atau apa pun itu, pekerjaannya diselesaikan di ruangan, tidak harus dibawa ke hotel-hotel lagi,” katanya.

Sarbin menuding kebiasaan OPD yang gemar memindahkan rapat ke luar Sofifi hanyalah dalih untuk mencari kenyamanan semu. Menurutnya, alasan teknis yang selalu dipakai pimpinan OPD tidak lebih dari akal-akalan birokrat malas yang enggan berkantor di ibu kota provinsi. 

Dia menegaskan, kebiasaan itu tidak hanya boros, tetapi juga memperlihatkan rendahnya komitmen aparatur terhadap pelayanan publik.

Bahkan jika rapat memang membutuhkan fasilitas hotel, Sarbin menekankan Sofifi punya sarana yang layak dan cukup untuk menunjang kegiatan resmi pemerintah. 

“Kemudian, kalau digeser ke hotel, hotel di Sofifi sini sudah ada. Bisa digunakan hotel di Sofifi,” tambahnya.

Sarbin menguliti alasan klasik yang selalu dijadikan tameng oleh pimpinan OPD untuk menghindari tanggung jawab berkantor di Sofifi. Menurutnya, dalih soal jaringan internet hanyalah cara mudah untuk lari dari kewajiban. Ia menilai alasan itu sudah kelewat basi, dipakai berulang-ulang dari tahun ke tahun tanpa ada upaya serius mencari solusi. 

Padahal, Dinas Infokom dan pihak penyedia jaringan bisa saja duduk bersama mencari jalan keluar, bukannya membiarkan masalah ini dipelihara dan dijadikan kambing hitam setiap kali OPD malas ke Sofifi. Kritik Sarbin ini jelas menyentil mental birokrat yang lebih suka bekerja dengan kenyamanan ala Ternate ketimbang menghadapi tanggung jawab di ibu kota provinsi.

Nada kesal Sarbin semakin terasa ketika ia menyinggung bagaimana alasan soal jaringan sudah diwariskan seperti cerita turun-temurun. Baginya, dalih itu tidak lagi masuk akal karena jika pemerintah serius, tentu masalah teknis seperti kualitas jaringan dapat dibereskan. Namun faktanya, kebiasaan mencari alasan terus dibiarkan hidup dan menjadi tameng bagi pimpinan OPD untuk menghindari tugas pokok mereka. 

“Ada Dinas Infokom, koordinasi lagi dengan pihak terkait. Karena hampir semua pimpinan OPD beralasan jaringan tidak bagus di Sofifi. Dari tahun Nabi Adam sampai hari ini, selalu saja dipersoalkan jaringan. Kita harus selesaikan jaringan,” semprot Sarbin.

Sarbin kembali menegaskan, dalih soal jaringan internet tak bisa lagi dijadikan alasan klise oleh pimpinan OPD. Ia menilai, jika Dinas Infokom benar-benar bekerja serius, maka masalah jaringan di Sofifi seharusnya sudah lama selesai dan tidak lagi dijadikan kambing hitam setiap kali OPD enggan berkantor di ibu kota provinsi. 

“Karena itu, Dinas Infokom koordinasi betul-betul, apakah jaringan di Sofifi ini memang tidak bagus, karena hampir sebagian besar pimpinan OPD kerja di Ternate, itu alasannya jaringan,” jelasnya.

Tak hanya OPD teknis, lembaga pengawasan internal juga tak luput dari kritik. Sarbin menuding BKD dan Inspektorat lamban menuntaskan hasil audit, termasuk terkait rekrutmen PPPK dan tindak lanjut temuan BPK.

“Yang berikut lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman BKD dan Inspektorat, hasil audit terhadap pelaksanaan rekrutmen PPPK dan pejabat-pejabat terkait sampai hari ini belum ada hasil,” katanya.

Sarbin juga menyoroti peran Inspektorat yang menurutnya tak boleh hanya diam di tempat. Ia menekankan agar kedua instansi tersebut tidak sekadar menjadi penonton, melainkan bergerak cepat menindaklanjuti setiap persoalan yang muncul. Dorongan ini dianggap penting karena lambannya kerja birokrasi kerap berimbas pada tersendatnya program prioritas yang sudah dijanjikan pemerintah kepada masyarakat.

“Mempercepat hasilnya, teman-teman Inspektorat, kami berharap proaktif. Termasuk pelaksanaan anggaran yang diminta untuk diaudit, kami berharap hasilnya cepat disampaikan, termasuk hasil audit BPK 2024,” tegasnya.

Sarbin tak menutupi bahwa akibat kinerja OPD yang amburadul, dirinya kerap jadi sasaran amarah warga. Ia menegaskan protes itu bukan tanpa alasan, sebab banyak janji dan program pemerintah yang tersendat di tangan birokrasi.

“Hampir setiap saat saya didemo, Bapak Ibu sekalian. Rumah dinas begitu, kalau saya datang di rumah dinas di Crysant, satu jam, dua jam kemudian saya sudah didemo,” ungkapnya.

Menurutnya, aksi itu lahir dari persoalan yang tak kunjung diselesaikan OPD. Dua isu paling sering memicu demo adalah tambang dan pergantian pejabat terkait temuan. 

“Demo dua hal: soal tambang dan soal pejabat diganti karena temuan-temuan. Kami berharap pimpinan OPD serius menyelesaikan temuan. Apabila belum diselesaikan, agar segera diselesaikan,” katanya.

Sarbin memperingatkan jajaran OPD agar tidak main-main dengan temuan yang ada. Ia menegaskan, jika masalah terus dibiarkan tanpa penyelesaian, aparat penegak hukum pasti akan turun tangan dan kondisi itu hanya akan mempermalukan institusi pemerintah daerah. 

Menurutnya, opini publik terhadap kinerja OPD bisa hancur total bila sampai ada dokumen disita atau auditor menemukan penyimpangan, dan yang menanggung malu bukan hanya pimpinan OPD, melainkan seluruh Pemprov Malut.

“Jangan tunggu lagi penegak hukum datang di kantor. Ada informasi yang kami terima masih ada lagi. Nanti pimpinan OPD, kantor kita lagi gagal lagi. Aparat penegak hukum terserah mau datang auditor, mau datang ambil dokumen, mau datang apa, tapi opini publiknya tidak bagus,” tegasnya.

Menutup arahannya, Sarbin mengingatkan OPD untuk serius menyiapkan peringatan HUT ke-26 Provinsi Malut. Meski tanpa anggaran khusus, ia menekankan agar seluruh kegiatan sepanjang 1-30 Oktober dikaitkan dengan momentum HUT.

“Karena ulang tahun provinsi tidak ada anggaran khusus untuk itu, kami berharap seluruh kegiatan kita tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober juga ikut dibunyikan sebagai kegiatan dalam rangka HUT provinsi,” pungkas Sarbin. (Jainal Adaran)