Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin: Mari Kita Ciptakan Pilkada Menjadi Barometer Pesta Demokrasi

Kota Bekasi, MI - Menjelang pemilihan umum kepa daerah (Pemilukada) serentak yang akan berlangsung 27 November mendatang, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin menyerukan agar insan Pers selalu mengedepankan prinsip-prinsip jurnalis dengan menjungjung tinggi UU No. 40/1999 tentang pers dan Kode Etik Pers. 

Menurut Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, suksesnya pesta demokrasi lima (5) tahunan yang akan berlangsung 27 November mendatang merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung-jawab KPU dan pemerintah, tetapi peran  masyarakat, secara khusus peran pers sangat menentukan suksesnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tersebut.

Kepada wartawan, Ade Muksin berpesan agar selalu menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi dengan mengedepankan netralitas dalam menyajikan informasi khususnya menyangkut pemilihan umum, sehingga pesta demokrasi betul-betul berjalan sesuai prinsip UU.

Kata Ade Muksin, wartawan harus berperan aktif menjaga proses penyelenggaraan Pilkada agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wartawan ujar Ade, hadir di TPS tidak hanya menentukan pilihan, tetapi juga harus berkontribusi menjamin penyelenggaraan pemilihan umum tersebut berjalan dengan baik. 

"Wartawan juga bertanggung-jawab menginformasikan/mengedukasi warga yang kurang memahami cara-cara untuk memberikan dan memperoleh haknya sebagai warga negara yang sah. Mengedukasi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan tindakan kecurangan," kata Ade.

Menurut Ade Muksin, pers harus menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan jika ditemukan pelanggaran sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dengan menjungjung tingga azas praduga tak bersalah. Lebih lanjut Ade Muksin berpesan, awak media atau wartawan supaya dapat menyajikan informasi terkait Pilkada yang berintegritas, jujur dan adil (Jurdil). 

Wartawan kata Ade harus bisa menjadi contoh netralitas ditengah masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan mengedukasi. Kalau dimungkinkan, wartawan diharapkan hadir selama proses Pemilu atapun Pilkada berlangsung. "Kalau memungkinkan, proses pencoblosan hingga perhitungan suara diberi kesempatan untuk melibatkan wartawan," kata Ade.

Upaya tersebut lanjut dia, pers berperan memastikan transparansi dalam pemilihan umum lima tahunan sebagai wujud pesta demokrasi yang seutuhnya. Tugas dan fungsi pers sebagai garda demokrasi harus betul-betul dijaga agar tercipta pesta demokrasi yang berintegritas. (MA)