Kadri Laetje dan Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bersih Skor MCP Melonjak ke Peringkat Nasional

Sofifi, MI – Kadri Laetje, yang baru dilantik sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan baru-baru ini, telah menunjukkan gebrakan signifikan dalam mengubah wajah pemerintahan daerah. 

Ia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, Kadri mengawali tugasnya pada 27 September 2024 dengan menggelar rapat strategis perdana yang melibatkan Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Fokus utamanya adalah pada tiga aspek penting: Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan proyek strategis.

Menyadari bahwa skor MCP Halmahera Selatan pada bulan September hanya mencapai 29%, Kadri tidak tinggal diam. Ia memandang capaian tersebut sebagai indikasi mendesak untuk melakukan perbaikan menyeluruh. 

Dalam waktu dua minggu, Kadri menggandeng seluruh OPD untuk melaksanakan perbaikan intensif, baik siang maupun malam, demi meningkatkan skor MCP.

Hasilnya, pencapaian skor MCP melonjak tajam menjadi 52%. Bahkan, pada 10 Oktober 2024, melalui klaim dari KPK di aplikasi JAGA, Halmahera Selatan berhasil meraih klaim mandiri sebesar 95%. 

Dengan pencapaian ini, Halmahera Selatan mencatatkan diri sebagai daerah dengan peringkat ke-10 secara nasional dan peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara dengan indeks 91.

Pencapaian luar biasa ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi antara Pjs Bupati, Sekda, dan seluruh OPD. Kadri menegaskan, “Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi yang solid. Kami tak mengenal lelah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.” 

Selain meningkatkan MCP, Kadri juga mendorong empat OPD untuk secara aktif menerapkan program Stranas PK, serta menargetkan penyelesaian isu aset dan proyek strategis yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Dampak dari program-program ini harus nyata. Kami berkomitmen untuk menangani stunting, mengendalikan inflasi, menurunkan angka pengangguran, serta mengatasi kemiskinan. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Kadri, Jum'at (11/10/2024).

Kadri menegaskan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam setiap langkah pemerintahan. “Kami akan terus berupaya mempertahankan capaian ini. Setiap kebijakan yang kami ambil harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Halmahera Selatan,” tegasnya.

Kadri juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Ia mengajak semua OPD untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan platform digital dalam pelayanan publik. 

“Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan kepada masyarakat,” ujar Kadri.

Selain itu, Kadri berencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi publik. Ia percaya bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. 

“Kami ingin masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam pembangunan daerah. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dengan komitmen yang kuat, Kadri berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Keberhasilannya dalam waktu singkat menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan sinergi, transformasi positif dalam pemerintahan dapat tercapai. 

Halmahera Selatan kini menjadi sorotan, bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga nasional, sebagai contoh daerah yang siap bertransformasi menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Rais Dero)