DPR Diharapkan Perjuangkan Percepatan Realisasi Pengelolaan Migas Daerah

Jambi, MI – DPR RI diharapkan terus memperjuangkan percepatan realisasi kewenangan pemerintah daerah  mengelola blok minyak dan gas (Participating Interest/PI) sebesar 10 %. Percepatan kewenangan daerah mengelola blok minyak dan gas (migas) tersebut penting sebagai salah satu solusi meningkatkan pedapatan daerah di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH ketika menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII (Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) DPR RI ke Provinsi Jambi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (1/10/2025).

Rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI yang hadir pada pertemuan tersebut, Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami dan Ratna Juwita.    

Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, keberadaan sektor migas sebagai salah satu sumber daya alam unggulan di Jambi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Karena itu Komisi XII DPR RI diharapkan mendukung percepatandan optimalisasi pendapatan daerah demi kelanjutan pembangunan di Jambi.

Al Haris mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan DPR RI mewujudkan PI 10 % dalam pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi. Namun hingga kini realisasi PI 10 % pengelolaan migas tersebut belum terwujud.

“Kami mengharapkan DPR RI bisa melakukan terobosan mempercepat realisasi PI 10 % di Jambi. Halitu penting sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi. Hasli PI 10 % tersebut nantinga penting meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah,”ujarnya.

Al Haris juga mengharapkan pertemuan dengan Panja Migas Komisi XII DPR RI tersebut bisa mengakselerasi (mempercepat) seluruh proses PI 10 %. Hal itu penting guna menghasilkan penambahan pendapatan daerah sekaligus mendorong pembangunan dan kemajuan daerah maupun nasional.

Bedah Rumah

Terkait bedah rumah, Al Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pempro) Jambi sudah menetapkan target program bedah rumah bagi 15.000 masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Jambi.

Selain itu, Pemprov Jambi juga menyalurkan bantuan Rp 5 juta kepada setiap rumah tangga tangga penerima manfaat, beasiswa pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin mulai tingkat SMA hingga perguruan tinggi.

Mengenai pemberdayaan masyarakat di daerah Terpencil, Terluar dan Tertinggal (3T), Al Haris mengatakan, bantuan kepada warga masyarakat di 3T yang sulit dijangkau  masih sulit akibat keterbatasan anggaran.

“Karena itu kami mengharpkan ada tambahan anggaran pemberdayaan masyarakat dari hasil PI % pengelolaan migas untuk daerah,”ujarnya.

Menurut Al Haris, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas yang diterima Pemprov Jambi hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp 111 miliar. Dana tersebut sudah termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalty (pembagian hasil) dari perusahaan migas sebesar Rp 61 miliar.

Dijelaskan, saat ini ada enam wilayah kerja perusahaan migas di Jambi. Masing-masing wilayah kerja migas Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung dan Kenanga.

“Kami serius mengusulkan PI 10 %. Kami sudah berjuang selama ini. Kini tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil. Mohon dukungan. Harus ada kekuatan di pusat melalui Komisi XII DPR RI,”katanya.

Al Haris mengatakan, Kunker Panja Migas DPR RI ke Jambi diharapkan menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah, DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Kehadiran Komisi XII DPR RI di Jambi, lanjut Al Haris, tidak hanya menjadi simbol dukungan politik, tetapi juga langkah nyata memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor migas yang lebih transparan, adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jambi.

“Melalui kolaborasi (kerja sama) erat antara pemerintah daerah, DPR RI dan berbagai stakeholder, Provinsi Jambi optimis dapat mempercepat pembangunan, menekan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,”katanya.

Sementara itu, ketua rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi.

“Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan. Harus ada penekanan terhadap emisi karbon. Ini menjadi komitmen,”katanya.

Menurut Putri Zulkifli Hasan, keberadaan KKKS di Jambi harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial seperti program beasiswa, perbaikan fasilitas umum dan juga termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat.