Bantuan Subsidi Upah harus Tepat Sasaran

No Name

No Name

Diperbarui 24 Juli 2021 07:00 WIB
Oleh:  Timboel Siregar/Sekjen OPSI PEMERINTAH akan memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang. Tentunya BSU ini sangat baik, sehingga diharapakan pekerja yang terdampak akan memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menteri Ketenagakerjaan telah menginformasikan ke public tentang skema pemberian BSU ini yaitu diberikan kepada peserta aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah Rp. 3,5 juta atau upah di bawah Rp. 3,5 juta. NIlainya Rp. 500 ribu selama 2 bulan, jadi totalnya sejuta yang akan diberikan sekaligus. Menurut saya, atas rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu pertama, seharusnya Pemerintah meberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dipotomg upahnya. Kalau Pemerintah memberikan BSU kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya juga peserta tsb masih mendapatkan upah dari pengusaha. Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja yang diPHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil kepada pekerja yang benar-benar terdampak. Oleh karenanya, bila Pemerintah tetap menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, justru yang diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif, karena kalau nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi. Lagi pula kalau pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut kemungkinan ditaruh di tabungan sehingga tidak dibelanjakan, bila diberikan kepada pekerja yang terdampak maka akan dibelanjakan. Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang terdampak. Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat sasaran. #Bantuan subsidi upah #Bantuan subsidi upah harus tepat sasaran Ketiga, Pemerintah juga seharusnya bisa memberikatahukan kepada seluruh masyarakat pekerja yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumhakna tanpa upah atau dipotong upahnya sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU. Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima BSU. Hal ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek kebenarannya. Tentunya dengan mendatangi perusahaan atau mendapat laporan dari pekerja yang terdampak, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengupdate data pekerja di Sisnaker sehingga ke depan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data pekerja, tidak lagi hanya berharap dari data BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, saya berharap Pemerintah memberikan BSU tidak hanya kepada pekerja formal yang terdampak tetapi juga kepada pekerja informal seperti pekerja di mall-mall yang saat PPKM ditutup dan mereka tidak bisa bekerja. Tentunya dengan tidak bekerja maka upahnya akan dipotong atau malah tidak dibayarkan karena upah harian. Pemerintah bisa mendapatkan data penyewa di mall-mal sehingga bisa mendapatkan data pekerja di sana. Demikian juga dengan toko-toko yang ditutup karena PPKM Darurat sehingga pekerjanya dirumahkan, ini juga harus menjadi sasaran BSU. Termasuk juga pekerja online seperti ojek online, dan sebagainya yang memang terdampak PPKM Darurat tersebut. Termasuk yang disasar adalah pekerja informal, pekerja migran dan pekerja jasa konstruksi yang terdafatar di BPJS Ketenagakerjaan yang memang terdampak. Kelima, terkait dengan proses pemberian BSU yang disalurkan melalui nomor rekening, bila memang pekerja yang terdampak dan ditetapkan sebagai penerima BSU tidak memiliki nomor rekening, sebaiknya Pemerintah memiliki alternatif menyalurkannya via Kantor Pos dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Saya berharap Pemerintah bisa lebih adil dalam memberikan BSU Ini sehingga BSU benar-benar tepat sasaran dan akan membantu pekerja yang terdampak atas adanya PPKM darurat.*** https://monitorindonesia.com/monindo2022/opini/perpanjangan-ppkm-darurat/ https://monitorindonesia.com/monindo2022/opini/kontroversi-vaksin-gotong-royong/ #Bantuan subsidi upah #Bantuan subsidi upah harus tepat sasaran

Topik:

Tepat Sasaran Bantuan Subsidi Upah

Opini Sebelumnya

Dampak Luar Biasa Pandemi Covid-19 dan Pembelahan Sikap Publik

Opini Selanjutnya

Jangan Menyulut Gaduh di Tengah Kerja Kemanusiaan Masyarakat     

Opini Terkait

Ragam
BRI menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. [Foto: Doc. BRI]

BRI Salurkan BSU 2025 ke 3,76 Juta Pekerja Senilai Rp 2,25 Triliun

4 Agustus 2025 15:36 WIB