Tangkap Aspirasinya, Bukan Tangkap Orangnya: Kasus Infrastruktur "Dajjal" di Lampung

No Name

Diperbarui 16 April 2023 02:33 WIB

Oleh: Andre Vincent Wenas/ Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta KITA setuju dengan anggota parlemen yang bilang tangkap aspirasinya, bukan tangkap orangnya. Di era keterbukaan sekarang ini, berkat teknologi, semua orang bisa jadi jurnalis. Citizen-journalism istilahnya. Apa saja bisa dilaporkan dan "diberitakan" via media sosialnya masing-masing. Dan itu potensial jadi berita nasional, manakala viral. Seperti yang baru saja dilakukan Bima Yudho Saputro, seorang mahasiswa Indonesia asal Lampung yang sedang studi di Australia. Dia bikin semacam reportase-opini tentang rusak parahnya infrastruktur (jalan) di Lampung. Sekilometer ada aspalnya, sekilometer lagi cuma tanah, parah memang. Juga ia mengritik soal pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Lampung di Kota Baru yang mangkrak. Sudah bertahun-tahun, bahkan sejak ia masih SD katanya. "Contohnya Kota Baru dari jaman gue SD sampai sekarang, tidak pernah ada dengar kabar lagi," kata Bima. Soal lain adalah kritiknya terkait tata kelola pemerintahan yang lemah, korupsi yang ada dimana-mana, birokrasi yang tidak efisien, hukum yang tidak ditegakkan, dan masih adanya budaya suap. Diunggah di akun media sosial tiktoknya, dan sudah ditonton lebih dari 3 juta orang. Judul presentasinya "Kenapa Lampung Tidak Maju-maju". Di video presentasinya itu tentu dia memakai diksi yang akrab di kalangan anak muda jaman now. Lalu ada seorang lawyer lokal yang menyimak video presentasi itu lalu mengadukan Bima ke polisi, pakai Undang-Undang ITE. Alasannya, diksi yang digunakan, ada kata "dajjal" yang rupanya dianggap tidak pantas, kira-kira begitu. Berdasarkan laporan itu polisi bergerak. Kasus ini jadi ramai dan viral. Diperbincangkan banyak kalangan. Rupanya Bima berhasil menarik simpati publik secara luas. Mungkin lantaran "keluhan biasa" ala anak muda ini direspon secara berlebihan oleh lawyer lokal itu. Apakah lawyer lokal itu bergerak atas inisiatifnya sendiri atau ada pesanan pihak tertentu, kita tidak tahu. Yang jelas, untuk kasus ini, kita sepakat dengan anggota parlemen yang bilang, tangkap aspirasinya bukan tangkap orangnya. Berkat teknologi komunikasi, aspirasi masyarakat bisa disuarakan secara langsung. Dengan diksi yang biasa di kalangan anak-anak muda. Untuk menangkap aspirasinya kita tidak boleh baperan, gampang tersinggung. Akhirnya, untuk pemerintahan setempat lebih baik jawab saja, kapan infrastruktur jalan diperbaiki? Kapan pusat pemerintahan Kota Baru rampung? Kapan tata kelola pemerintahahan tidak lemah lagi? Kapan korupsi diberantas? Kapan birokrasinya efisien? Kapan hukumnya tegak? Dan, kapan tidak ada suap lagi di Lampung? Pertanyaan yang sama berlaku juga untuk pemerintah daerah lainnya. #Kasus Infrastruktur

Topik:

Lampung Andre Vincent Wenas

Tangkap Aspirasinya, Bukan Tangkap Orangnya: Kasus Infrastruktur "Dajjal" di Lampung

Opini Sebelumnya

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tidak Boleh Menjamin Utang

Opini Selanjutnya

Korupsi dan Pencucian Uang Tidak Terkendali, Indonesia Terkucil dan Terkunci: Jokowi dan DPR Panik?

Opini Terkait

Kejaksaan Sita Barang Bukti senilai Rp 38,5 M Dari Rumah Eks Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

Poros Maritim Dunia, Posisi Geo-Strategis Pelabuhan Indonesia Harus jadi Kunci Perdagangan Global

Prabowo Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pertamina di Lampung

Korupsi Dana Hibah GMIM dan Konstelasi Politik di Sulawesi Utara

1 Anggota Polri jadi Tersangka Kasus Judi Sabung Ayam di Lampung

Dua Oknum TNI Penembak Tiga Anggota Polres Way Kanan Resmi Jadi Tersangka

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K