Perang Iran vs Israel: Minyak Dunia Melesat, APBN Terancam

KONFLIK bersenjata antara Iran dan Israel kembali memanas. Ketegangan geopolitik yang sebelumnya hanya berupa adu retorika kini berubah menjadi aksi militer nyata. Serangan Israel terhadap fasilitas minyak Shahran di Teheran bukan hanya memperburuk krisis kawasan, tetapi juga memicu guncangan baru di pasar energi global.

Bagi Indonesia, kondisi ini bukan sekadar kabar luar negeri. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah ini berpotensi menghantam langsung jantung fiskal negara: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pemerintah Indonesia selama ini menempatkan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), sebagai instrumen penting perlindungan sosial. Subsidi ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mendapatkan akses terhadap energi dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga global.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp26,7 triliun untuk menyalurkan BBM bersubsidi: 31,1 juta kiloliter untuk Pertalite (RON 90) dan 17,3 juta kiloliter untuk solar. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan proyeksi makroekonomi yang mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) berada di kisaran US$82 per barel.

Namun, semua asumsi itu kini dihadapkan pada risiko besar. Iran adalah salah satu produsen utama minyak dunia dengan kapasitas produksi mencapai 3,3 juta barel per hari. Bila Iran menindaklanjuti ancamannya untuk menutup Selat Hormuz jalur pelayaran strategis tempat 18–19 juta barel minyak dunia dikirim setiap hari atau sekitar 20% dari konsumsi global, dampaknya akan sangat serius. Gangguan pasokan dalam skala itu bisa membuat harga minyak global meroket ke level di luar kendali.

Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi ketahanan fiskal Indonesia. Jika harga minyak melonjak jauh di atas asumsi yang sudah ditetapkan, beban subsidi akan meningkat drastis. 

Artinya, postur APBN yang sudah disusun rapi bisa terguncang. Tekanan fiskal akan makin besar, dan ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program-program strategis lainnya bisa terpangkas.

Realokasi Anggaran dan Evaluasi Konsumsi BBM Subsidi

Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus segera menyiapkan skenario respon cepat. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melakukan realokasi anggaran dari belanja nonprioritas atau belanja yang tidak mendesak, untuk menjaga keberlangsungan subsidi energi tanpa membahayakan target defisit.

Tak kalah penting adalah evaluasi menyeluruh terhadap jumlah konsumsi BBM subsidi. Data konsumsi harus dianalisis secara akurat untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi sesuai dengan target, dan apabila memungkinkan, penggunaannya dapat dikendalikan agar bisa di bawah kuota yang ditetapkan.

Dorongan Energi Terbarukan Jadi Strategi Jangka Panjang

Konflik geopolitik seperti ini juga menjadi pengingat pentingnya mempercepat transisi energi. Ketergantungan tinggi terhadap minyak bumi membuat perekonomian nasional rentan terhadap guncangan harga global. Oleh karena itu, kampanye efisiensi energi dan pemberian insentif untuk pengembangan energi baru dan terbarukan harus terus digalakkan.

Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, bayu, air, hingga bioenergi. Mempercepat investasi di sektor ini akan memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang volatil.

Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Ketidakpastian Global

Dengan eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, pemerintah Indonesia perlu menjalankan kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan sigap dalam membaca perubahan situasi global. Respons kebijakan yang cepat dan terukur akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan perlindungan sosial, serta disiplin fiskal di tengah badai geopolitik yang semakin keras.