Soroti Kekerasan di Myanmar, Syarif Hasan: Kudeta Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 22 Maret 2021 12:11 WIB
Monitorindonesia.com - Langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang mendesak militer Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, mendapat apresiasi positif dari politisi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Myanmar telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar terhadap Demokrasi. "Pernyataan Presiden Jokowi adalah wujud nyata dari peran Indonesia dalam menjaga stabilitas komunitas global dan Demokrasi khususnya di kawasan ASEAN. Sejak awal, Indonesia hadir untuk membela dan memperjuangkan negara ataupun komunitas masyarakat yang tertindas di berbagai belahan dunia," ungkap Syarif yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI itu dalam keterangan persnya, Senin (22/3/2021). Syarif menyebut, kekerasan yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer telah menarik perhatian negara lain. Untuk itu, dirinya mendukung penuh Presiden Jokowi yang mendesak penghentian penggunaan kekerasan terhadap para demonstran di Myanmar. "Sebab, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan Demokrasi menjadi prioritas utama," kata dia seraya menyebut langkah Presiden Jokowi merupakan wujud nyata implementasi dari politik luar negeri bebas aktif. Indonesia, lanjut Syarif Hasan, harus mengambil peran sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ia pun menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan yang terjadi pada saat demonstrasi menolak kudeta di Myanmar. "Kita tentu sangat prihatin dengan jatuhnya korban akibat kekerasan tersebut. Penggunaan kekerasan kepada para demonstran harusnya tidak perlu terjadi karena mereka hanya menyampaikan aspirasi dan kritikannya sesuai dengan prinsip Demokrasi dengan menjunjung tinggi HAM," tambahnya lagi. Menurut Syarief, kudeta terhadap partai politik agak mirip dengan kudeta di Myanmar. Kudeta seperti ini, lanjutnya dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Ia pun berharap, Presiden Jokowi yang tegas dan konsisten dalam menegakkan Demokrasi dan kebijakan Luar Negeri nya terhadap kudeta di Myamar akan konsisten pula diterapkan di dalam negeri khususnya terhadap oknum yang merusak demokrasi di Indonesia dalam hal terjadinya kudeta terhadap Ketum Partai Demokrat AHY yang dilakukan oleh Muldoko. "Sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat yang dipimpin Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) mendukung Presiden Jokowi untuk tegas dalam menghadapi orang-orang yang merusak demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik," tutup Syarief Hasan. (Ery)

Topik:

kekerasan myanmar kudeta preseden buruk

Berita Sebelumnya

Pimpinan MPR RI Prihatin Maraknya Kasus Kekerasan Rasialisme di AS

Berita Selanjutnya

Tim Bulutangkis Indonesia Dipaksa Mundur, Bramantyo: Jangan Ada Diskriminasi dalam Olahraga