Indonesia Telah Merdeka Selama 76 Tahun, Sayangnya Berbagai Regulasi Belum Berpihak pada Rakyat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Agustus 2021 08:23 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyebut kalau berbagai regulasi belum sepenuhnya berpihak pada rakyat jelang HUT Kemerdekaan ke-76 RI. Pasalnya, berbagai ketimpangan baik secara ekonomi, politik, sosial, dan lainnya masih begitu masif terjadi. "Padahal, rezim terus berganti. Namun, persoalan bangsa juga tiada henti berdatangan," kata Hafisz Tohir dalam siaran pers tertulisnya, Senin (16/8/2021). Menurut penilaian politisi Partai Amanat Nasioanal (PAM) ini, persoalan tersebut terjadi karena masih lemahnya keberpihakan regulasi terhadap kepentingan rakyat. Contoh di sektor Sumber Daya Alam (SDA) misalnya, bagaimana rakyat di negeri 'Gemah Ripah Loh Jinawi' ini hanya jadi penonton. Sementara bangsa lain yang menikmati kue-kue pembangunannya. "Pertanyaannya Merdeka kah kita?. Padahal, founding father bangsa ini telah mendesain negeri ini agar merdeka, berdaulat, dan sejahtera sebagaimana amanat Mukadimah UUD 1945," cetusnya. Hafisz menilai, Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah ruah dan menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 dunia dengan kategori negara kaya sumber daya tambang. "Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, dan gas alam yang sebenarnya bisa menunjang perekonomian masyarakat Indonesia jika dikelola dengan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri," kilahnya. Namun, yang terjadi, sambung Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia dikontrol negara asing. Kesenjangan kualitas SDM Indonesia, teknologi, dan pendanaan pemanfaatan SDA memaksa bangsa harus memanfatkan sumber daya dari luar negeri. "Rakyat baru bisa menjadi buruh diantara korporasi asing. Kita lihat kepemilikan sektor-sektor strategis di bidang SDA misalnya, hampir 50 persen dikuasai asing," ujarnya. Semestinya rakyat harus diberi 'senjata' agar dapat bertarung dengan asing. Tanpa keberpihakan regulasi menghadapi korporasi asing, maka rakyat hanya menjadi objek buruh saja, demikian Legislator daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu. (Ery)

Topik:

berbagai regulasi

Berita Sebelumnya

Bamsoet Hadiri Gladi Bersih Sidang Tahunan MPR RI

Berita Selanjutnya

Hadir di ST MPR 2021, Presiden Jokowi Kenakan Pakaian Khas Baduy, Banten