Anggota Komisi V DPR Pertanyakan Program dan Anggaran Pembangunan IKN Baru

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Novita Wijayanti pertanyakan program dan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Diana Kusumastuti. Novita mengatakan, dalam program kerja Ditjen Cipta pada tahun 2022 tidak mencantumkan satupun program untuk pembangunan di ibu kota negara (IKN) baru. "Kepada bu Dirjen saya mau tanya tentang IKN, di 2022 memang nggak ada sama sekali program ini masuk ke IKN? Pak Presidennya kan 2024 kelihatannya sudah pengin banget meresmikan," ungkap Novita dalam rapat kerja yang dilakukan dengan Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (16/2/2022). Novita pun mengaku heran sampai saat ini belum ada rencana pembangunan yang akan dilakukan, padahal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah buru-buru mau meresmikan Ibu Kota Negara baru itu. Kemudian, Novita juga mempertanyakan apakah belum ada anggaran yang disiapkan tahun ini untuk ibu kota baru. "Apakah ini tidak ada ini anggaran masuk ke IKN?" tanya Novita. Diana menjawab sampai saat ini Kementerian PUPR belum sama sekali mengalokasikan anggaran khusus untuk IKN pada tahun ini. "Kemudian untuk masalah IKN, memang sampai saat ini Kementerian PUPR belum ada alokasi khusus untuk IKN di tahun 2022 ini," jawab Diana. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membeberkan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur di 2022 kepada Komisi V DPR RI. Namun belum ada proyek di ibu kota negara yang baru nanti. Alokasi APBN Kementerian PUPR yang lebih kecil pada tahun ini hanya Rp100,6 triliun dibanding tahun lalu Rp152 triliun. Dimana untuk bidang sumber daya air dialokasikan paling besar Rp41,2 triliun, jalan dan jembatan Rp39 triliun, permukiman Rp12,5 triliun, dan perumahan Rp5,1 triliun. Sedangkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di provinsi Bali, Jakarta, dan NTB sebesar Rp2,7 triliun. Dari paparan Basuki belum ada alokasi khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru 'Nusantara' di Kalimantan Timur. Meski undang-undangnya sudah disahkan oleh DPR RI. (Aswan)