Kritik Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit, Politikus PDIP: Ada Maling Masuk di Rumah Kita

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema mengkritik soal hutan yang dialih fungsikan untuk kebun sawit. Politikus PDIP itu menyebut negara telah membiarkan pencurian kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal. Yohanis mengaku sudah bertanya kepada KLHK soal data 3,2 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan. Namun, KLH hanya menjawab pihak yang rugi adalah pemilik kebun sawit ilegal. "Ini kasarnya ada perampok, ada maling, masuk maling di rumah kita, lalu yang ruginya maling ini. Polisi itu hanya sekadar memberi CCTV, lalu bilang, 'Kita enggak tahu itu siapa dia.' Ya dikejar dong identitasnya," sindir Yohanis dalam rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Kamis (17/2/2022). "Mohon maaf, terkesan negara membiarkan pencurian," ujarnya menambahkan. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin juga mencecar Siti tentang hal yang sama. Dia mengungkap ada 6 ribu hektare lahan sawit di kawasan Taman Nasional Sebangau. Sudin mempertanyakan absennya negara menindak pelanggaran seperti itu. Namun, Siti berkilah penanganan dalam proses. "Ya kan ada proses ketua," ujar Siti. "Ini hampir 10 tahun loh. Proses bagaimana? Kenapa enggak disegel?" ujar Sudin. Siti yang terus dipojokkan akhirnya mengakui kekurangan KLHK. Dia menyampaikan KLHK masih berupaya menangani kasus kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Politikus Partai Nasdem itu pun meminta bantuan dari para anggota dewan untuk memasok informasi. Dia berjanji akan menuntaskan setiap laporan yang diterima. "Izin ketua, prinsip pemerintah tangani. Memang ini proses yang begitu lama sehingga tentu saja KPK juga memberikan bimbingan. Dengan UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) yang sudah ada dan PP 24 maka ini sekarang sedang ditangani," kata Siti. "Saya bingung. Jadi, kalau tidak ada laporan dari masyarakat, tidak ada laporan anggota dewan, berlalu begitu saja?" ujar Sudin. Interupsi dari berbagai fraksi sempat mengemuka. Para anggota dewan mempertanyakan keseriusan pemerintah menjaga hutan. Sudin pun memutuskan menskors rapat untuk meredakan tensi rapat. (Aswan)