Bank Wajib Laporkan Rekening Nasabah di Atas Rp200 Juta, Wachid: Perekonomian Bisa Semakin Sulit

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 April 2022 23:15 WIB
Jakarta, MI - Kebijakan Pemerintah yang mewajibkan sektor lembaga keuangan termasuk perbankan melaporkan rekening nasabah di atas Rp200 juta dianggap belum tepat. Diketahui, melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tahun 2017 Dirjen Pajak diberikan kewenangan bisa mendapat akses ke data bukan hanya di bank tapi di seluruh lembaga keuangan. Dengan adanya aturan turunan tersebut, bank dan lembaga keuangan wajib melaporkan data nasabahnya yang memiliki rekening gendut kepada otoritas pajak. Adapun kriteria rekening gendut yakni rekening yang memiliki saldo di atas 200 juta rupiah di akhir tahun. Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Abdul Wachid menilai, kebijakan tersebut justru bisa menimbulkan dampak yang cukup serius. "Yang jelas dampaknya banyak sekali. Yang paling gampang bagi para cukong, mereka akan nyimpan uang ke luar negeri yang paling dekat di jamin aman (simpan di bank-bank Singapore ) atau yang lain," kata Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu kepada wartawan, Rabu (20/4). Wachid mengaku khawatir jika kebijakan tersebut diteruskan akan menambah kepanikan masyarakat. "Perbankkan akan kesulitan keuangan, karena banyak yang rekening di atas Rp 200 juta . pasti akan di tarik. Dampaknya yakni perekonomian akan semakin sulit. Negoro kok senangnya buat aturan yang menyusahkan rakyat," tandasnya. Selain itu, kata dia lagi, aturan tersebut sangat memberatkan bagi para pelaku usaha. "Pengusaha baru bangun dari kondisi Covid-19. Bikin aturan kok membidik keuangan rakyatnya. Aneh, bukannya dilindungi biar tumbuh bagus ekonominya, kok malah mau di jerat," sindirnya. Wachid juga menyinggung soal efektivitas kebijakan pengampunan pajak yang diluncurkan pemerintah selama ini. Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut tidak malah membuat para wajib pajak patuh tapi faktanya mereka justru menahan uangnya di negara lain. "Makanya banyak yang punya uang banyak, mereka bawa dan simpan di Negeri tetangga. Contoh saat Tax Amnesti, Apakah mereka yang nyimpan di Negara tetangga bisa ditarik ke Indonesia uangnya? Sampai sekarang aman-aman saja," ungkapnya. (La Aswan)

Topik:

Bank

Berita Sebelumnya

DPR Minta Kasus Ekspor Ilegal Dijadikan Pintu Masuk Bongkar Mafia Minyak Goreng

Berita Selanjutnya

BPIP Sayangkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Ditolak DPR

Berita Terkait

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

Deretan 4 Bank Bangkrut di 2025, Ini Catatan OJK

1 Oktober 2025 10:08 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

OJK Terbitkan Aturan Baru Transparansi Laporan Bank

16 September 2025 18:24 WIB

Ekonomi
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Foto: Ist)

Skor SLIK Buruk! Pejuang KPR Tetap Punya Peluang

15 Januari 2025 08:12 WIB

Politik
Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi [Foto: Doc. DPD RI]

Bank  Harus Ikut Perang Melawan Judi Online

25 November 2024 14:57 WIB

Ekonomi
Ilustasi - Kredit (Foto: Istimewa)

Presiden Prabowo Terbitkan PP Penghapusan Piutang Macet untuk Ringankan Beban UMKM

12 November 2024 08:59 WIB