Ketum PPP: Belum Saatnya Kita Membicarakan Capres

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 Juni 2022 17:00 WIB
Jakarta, MI - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum membahas pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. KIB kemungkinan bisa mengusung capres dari koalisi atau kombinasi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa acara Silahturahmi Nasional di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5). “Belum saatnya kita membicarakan capres. Tapi kemungkinan bisa saja dari dalam koalisi, dari luar koalisi, atau mungkin kombinasi,” ungkap Suharso. Surharso menambahkan, KIB tidak alergi dengan pasangan yang lahir dari luar koalisi. Namun, pihaknya juga punya pilihan terbaik untuk pasangan capres dan cawapres nanti. “KIB tidak alergi, sepanjang memenuhi hal yang kami sepakati secara bulat. Akan tetapi, kami juga punya yang terbaik untuk Indonesia bersatu yang berkemakmuran dan berkeadilan. Oleh karena itu, kami harus melihat ke seberang sungai,” ujar Suharso. Suharso mengungkapkan, pertimbangan KIB mengusung capres dan cawapres pada Pemilu 2024, di antaranya, kemampuan, jejak digital, dan daya terima calon. Suharso menyampaikan kemungkinan kandidat yang diusung oleh mereka bisa berasal dari dalam ataupun luar koalisi, bahkan dapat pula berasal dari kombinasi antara keduanya. “Memang belum saatnya kita membicarakan siapa yang menjadi capres-cawapres yang diusulkan koalisi. Kemungkinan itu bisa dari dalam atau luar koalisi atau kombinasi,” pungkas Suharso. Diketahui KIB yag dipelopori tiga, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggelar pertemuan, Sabtu (4/6/2022). Pertemuan itu digelar dalam rangka persiapan menghadapi pilpres 2024. Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto,Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, sampai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beserta jajaran sudah hadir di lokasi. Selain para ketum, elite masing-masing partai hadir dalam pertemuan ini, seperti Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa dan pengurus lainnya. Tidak hanya itu, pejabat pemerintahan seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. [Sul]