Kutuk Keras Politikus India Hina Nabi Muhammad, DPR: Menyesakkan Dada

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 6 Juni 2022 13:15 WIB
Jakarta, MI - Ketua Fraksi PKS yang juga Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) Jazuli Juwaini mengutuk keras pernyataan politisi India dari Partai Barathiya Janata Party (BJP) Nupur Sharma yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Program Televisi India. Penghinaan itu merusak kedamaian dan ketertiban dunia dan mengancam sendi kehidupan yang damai diantara pemeluk agama. Menurut Anggota Komisi I DPR tersebut, pernyataanya itu melukai bukan hanya umat muslim di India tapi di seluruh dunia sehingga menimbulkan gejolak di India dan protes dari masyarakat muslim di seluruh dunia. "Menyesakkan dada melihat islamophobia begitu nampak dari penyataan politisi India yang berasal dari partai berkuasa di India tersebut. Mulutnya sarkas menghina Nabi Muhammad SAW sehingga menimbulkan gejolak amarah di India dan dunia Islam," ungkap Jazuli, Senin (6/6). Pemerintah India, kata Jazuli Juwaini, harus menindak tegas politisi macam ini karena jelas merugikan India baik di dalam negeri maupun di luar negaranya karena berpotensi mengundang konflik sehingga mengganggu ketertiban dan kedamaian dunia. "Gejolak yang terjadi di India bisa menimbulkan kekisruhan dan instabilitas dalam negeri. Sementara di luar negeri India akan mendapat sentimen negatif atas sikap intoleran, insinuatif, permusuhan, dan agresif tersebut," tandas Jazuli. Para pemuka agama, tokoh, dan penduduk muslim di berbagai dunia lewat ekspresi dan status sosial media marah atas pernyataan menghina yang disampaikan terhadap Nabi Muhammad oleh juru bicara BJP Nupur Sharma dan Pemimpin BJP Delhi Naveen Kumar Jindal. Ratusan pengguna menyerukan boikot India. Mereka menargetkan partai Hindu-Nasionalis (BJP) yang berkuasa di negara itu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. [Ode]

Topik:

Penghinaan Nabi Muhammad

Berita Sebelumnya

Belasan Pensiunan ASN Diprediksi Bakal Manggung Pada Pileg 2024, Berikut Daftarnya

Berita Selanjutnya

DPR Sebut Agenda dan Pansus Revisi UU LLAJ Belum Ada