DPR Apresiasi Progres Capaian Tax Amnesty Jilid II

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Juni 2022 20:30 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi progres capaian Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Adapun PPS tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Pemerintah mengeluarkan program PPS pada awal 2022. Program itu dikenal pula dengan sebutan tax amnesty jilid dua. Kebijakan ini menjadi bagian dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Mudah-mudahan dalam rentang waktu hingga 30 Juni 2022 itu bisa betul-betul dimaksimalkan penerimaan. Baik itu dana yang berasal dari luar, yang masih tersimpan di luar negeri, atau aset dalam maupun luar negeri. Supaya bisa terlapor dan menjadi obyek penerimaan dari sektor pajak,” ujar Amir di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6). Selain optimalisasi penerimaan dari sisi perpajakan, Amir juga berharap potensi tersebut mampu didapatkan dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di beberapa BUMN. Karena itu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini mendorong agar terjadi sinergi koordinasi antara Direktorat Jenderal Kemenkeu dengan kementerian/lembaga terkait yang menjadi pemungut PNBP. “Karena selama ini kita anggap PNBP itu potensinya jauh lebih besar daripada yang ada. Ini yang tadi kita sudah sepakat dengan pemerintah. Insyaallah tentu dengan asumsi-asumsi yang ada dalam KEM PPKF itu akan menambah penerimaan sekitar sampai Rp1.800-1900 triliun untuk 2023 nanti,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan I tersebut. Diketahui, jumlah peserta PPS alias Tax Amnesty Jilid II terus bertambah. Hingga Rabu (8/6/2022), Tax Amnesty telah diikuti oleh 66.102 wajib pajak dengan 77.938 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu, pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp13,83 triliun dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp138,04 triliun. [Sul]

Topik:

Tax Amnesty

Berita Sebelumnya

Tangani Sengketa Pemilu 6 Hari, Bawaslu: Mustahil Bisa Dilakukan

Berita Selanjutnya

Ini Alasan Komisi VI DPR Bentuk Panja Investasi BUMN