DPR Ingatkan Pemerintah Sediakan Solusi Bagi Tenaga Honorer

Jakarta, MI - Kebijakan pemerintah terkait penghapusan tenaga kerja honorer diperkirakan akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah untuk secepatnya mempersiapkan solusi sebelum mempengaruhi aktivitas ekonomi. Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyatakan berdasarkan data BPS ada sekitar 350 ribu tenaga honorer yang nasibnya belum jelas sebagai akibat penerapan penghapusan tenaga kerja honorer. “Dan akan menambah angka pengangguran. Sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka,” kata Kurniasih, Selasa (21/6). Ia menyebutkan peningkatan angka pengangguran ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang ujungnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. “Perlu ada koordinasi lintas kementerian. KemenPanRB, Kemndagri dan Kemenaker untuk menyusun strategi terkait tenaga honorer ini,” ucapnya. Sejauh ini, Kurniasih menyebutkan solusi untuk tenaga honorer baru muncul dari bidang pendidik. Tapi dari bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi nyata. “Dari 400 ribuan, yang terserap sekitar 50 ribuan. Artinya masih ada sekitar 350 ribu yang menunggu solusi. Selain itu, jangan sampai penghapusan tenaga honorer ini akan mengganggu pelayanan pada masyarakat,” pungkasnya.