DPR Warning Pemerintah Antisipasi Kebocoran Data Vaksin

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 13 September 2022 13:12 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kebocoran data vaksin. Hal itu diungkapkan karena sebelumnya sudah ada pejabat publik yang data vaksinnya bocor. "Diakuin Kominfo benar ada data yang tersebar meski disebut bukan data terbaru. Tapi bagaimanapun berarti diakui ada kebocoran data dan ini yang tengah mengancam kebocoran data di bidang kesehatan," ucapnya kepada wartawan, Selasa, (13/9). Kurniasih juga menegaskan bahwa data kesehatan itu adalah bersifat rahasia, melalui aplikasi PeduliLindungi dapat diintegrasikan data rekam medik yang akan dilakukan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Data rekam medik adalah data rahasia, hanya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bisa mengakses data tersebut. Sehingga setelah data rekam medik diintegrasikan ke PeduliLindungi ada pekerjaan tambahan terkait pengamanan data secara maksimal," tuturnya. Harusnya, tegas Kurniasih, semua harus belajar dari kejadian sebelumnya terkait bocornya data melalui aplikasi e-hac dan didalamnya banyak data-data pejabat negara. Saat Kemenkes, tambah Politikus PKS ini, baru merilis integrasi sistem rekam medik di PeduliLindungi, ternyata sudah jutaan pengguna yang tidak lagi menggunakan aplikasi itu. "Artinya dari sisi kemanfaatan publik menggunakan PeduliLindungi masih dalam sifat keterpaksaan, belum banyak benefit yang diberikan aplikasi ini kepada pengguna. Ini juga harus dievaluasi," pungkasnya. [Adi]